PEKANBARU (MR) - Direktur Jendral (Dirjen) Pemasyarakatan Kemenkum HAM, I Wayan Dusak, mengungkap ada banyak masalah di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, hingga menyebabkan 447 narapidana (napi) dan tahanan kabur pada Jumat (5/52017).

"Seperti pungli (pungutan liar), saya mendapakan laporannya," kata Dusak kepada pers di Pekanbaru, Sabtu (6/5/2017) siang.

Untuk diketahui, praktik pungli di rutan maupun lembaga permasyarakatan (lapas) hampir terjadi di seluruh daerah, bahkan sudah menjadi rahasia umum.

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan bahwa praktik pungli umumnya dikenakan pada pihak keluarga agar dapat menjenguk tahanan di dalam lapas hingga pengurusan pembebasan bersyarat.

"Dugaan pungutan ini cukup banyak. Misalnya keluarga mau berkunjung, kasih uang," kata anggota Ombudsman Ninik Rahayu di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pungli di Rutan Sialang Bungkuk menurut informasi juga terjadi di dalam rutan, para napi yang ingin menggunakan telepon selular harus membayar kepada petugas, begitu juga jika ingin mendapatkan fasilitas yang lebih lainnya.

Walai demikian, Ninik menyatakan selama tahun 2016 pengaduan publik soal lapas menurun hingga 22 laporan saja. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan pengaduan yang masuk pada tahun 2015 yakni 31 laporan.

Tahun ini dia belum merilis jumlah laporan soal lapas ataupun rutan.

Namun Ninik menegaskan, jumlah pengaduan yang berkurang tak lantas membuat pelayanan lapas menjadi baik bagi para narapidana.

I Wayan Dusak berjanji, semua pihak petugas yang terlibat pungli akan segera ditindak. "Karena ini soal SDM," katanya.

Tak Manusiawi

Kepala Polisi Daerah Riau, Irjen Pol. Zulkarnain Adinegara mengatakan, selain pungli, faktor lainnya yang menyebabkan kerusuhan di Rutan Sialang Bungkuk adalah perlakuan petugas yang tidak mausiawi.

Tidak manusiawi menurut dia seperti buruknya kualitas makanan, ketersediaan air bersih yang minim, dan lainnya.

Kapolda mengatakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Provinsi Riau hendaknya mengakomodir tuntutan para tahanan.

Pembatasan Beribadah

Kapolda juga mengungkapkan, banyak napi dan tahanan menuntut soal hak beribadah shalat lima waktu di masjid.

Selama ini, kata dia, mereka mengaku kesulitan Shalat Magrib dan Isya di masjid Rutan.

"Maunya mereka shalat lima waktu di masjid. Tapi kan pukul lima sore mereka sudah di blok masing-masing, ya itu oke lah. Hanya shalat Dzuhur dan Ashar di masjid. Kami mendorong (Kanwil Kemenkum HAM Riau) untuk membantu menyelesaikan masalah ini," katanya.

Kelebihan Kapasitas

Persoalan lainnya adalah, kondisi Rutan Sialang Bungkuk yang seharusnya hanya bisa menampung 361 warga binaan, ternyata dipaksakan masuk mencapai 1.800 warga binaan.

"Kondisi di rutan ini over kapasitas, daya tampung yang hanya mampu menampung 361 napi ternyata yang tercatat napi yang ada di sana mencapai 1.800 orang," katanya.

Inilah yang menurut Guntur menjadi penyebab terjadinya gesekan antar napi, ditambah lagi pelayanan dan fasilitas yang tidak memadai.

Honor Kecil

Kalangan legislator mengungkap, bahwa penyebab terjadinya berbagai kerusuhan dilapas atau rutan seperti di Pekanbaru juga karena honor petugas yang kecil.

Menurut legislator pusat, Trimedya, hal itu juga memicu petugas untuk melakukan penyimpangan dalam penjara, salah satunya pungli.

Kemudian ada yang namanya premi uang jaga malam, menurut legislator juga harus ditingkatkan.

Halalkan Segala Cara

Persoalan lainnya adalah mental aparatnya yang menghalalkan segala cara mendapatkan uang. Ini juga menimbulkan perbedaan perlakuan dan rasa keadilan di antara sesama narapidana.

"Di penjara, kita tahu lah, ada slogan, 'Apapun bisa kalau ada uang.' Ini kan berbahaya. Kalau ada kemauan dari warga binaan dan mental aparat seperti itu, maka permasalahan tidak akan pernah selesai," lanjut Trimedya.

Ia menyatakan masalah-masalah ini harus segera diselesaikan. Jika tidak diselesai, kata dia, pemerintah jangan kaget peristiwa-peristiwa kerusuhan di lapan ataupun rutan akan terus terjadi.

Nah, dari sejumlah masalah tersebut, manakah yang menurut Anda menjadi prioritas untuk diselesaikan? (ft10/MC Riau)