DUMAI (MR) – Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAP-TEKAL) Kota Dumai berencana menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di depan Kantor Polres Dumai. 

Aksi yang dijadwalkan mulai 16 November hingga 30 Desember 2026 tersebut merupakan bentuk desakan agar penanganan kasus kecelakaan kerja di PT Sari Dumai Sejati (SDS) pada 28 September 2026 dilaksanakan dengan serius.

Ketua Umum FAP-TEKAL Dumai, Ismunandar atau akrab disapa Ngah Nandar, menilai persoalan kecelakaan kerja tersebut tidak boleh berhenti tanpa kejelasan. 

Terlebih, insiden yang terjadi di lingkungan PT SDS itu menyebabkan pekerja PT Thermic Coating Industries (TCI) selaku subkontraktor, menjadi korban.

"Kami ingin kasus kecelakaan kerja ini benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai persoalan yang menyangkut keselamatan pekerja justru berlarut-larut tanpa kejelasan," ujar Ngah Nandar.

Ada lima tuntutan yang akan disuarakan FAP-TEKAL dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak Kapolres Dumai melanjutkan penanganan kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja di PT SDS pada 28 September 2026.

Kedua, meminta kepolisian melakukan uji forensik terhadap tempat kejadian perkara (TKP) dan objek vital yang berkaitan dengan ledakan dalam insiden tersebut. 

Ketiga, mendesak agar dugaan kelalaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh PT SDS dan PT TCI diproses melalui jalur hukum pidana.

"FAP-TEKAL meminta agar kejadian ini diperiksa secara menyeluruh. Uji forensik penting untuk mengetahui fakta di balik peristiwa tersebut, sehingga penanganannya tidak hanya berhenti pada dugaan," ungkap Ngah Nandar.

Selanjutnya, tuntutan keempat dalam surat pemberitahuan tersebut meminta Kapolres menghadirkan para terlapor apabila dinilai tidak ada tindakan tegas terhadap pihak yang dilaporkan. 

"Jika Kapolres Kota Dumai tidak berani menindak tegas Para terlapor, maka kami meminta kepada Kapolres Dumai untuk menghadirkan para terlapor dikantor Polres Dumai agar kami bisa menyiram air panas ketubuh para terlapor dan kami memberi Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada para terlapor, agar para terlapor bisa merasakan penderitaan korban," Jelasnya.

Sementara tuntutan kelima meminta agar garis polisi di lokasi kejadian tidak dibuka sebelum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.

Ngah Nandar berharap persoalan kecelakaan kerja tersebut mendapat perhatian serius, terutama dalam memastikan proses penanganan berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, keselamatan pekerja merupakan persoalan penting yang tidak seharusnya diabaikan.

"Kami berharap ada keseriusan dalam menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sampai kejadian serupa terulang dan pekerja kembali menjadi pihak yang menanggung akibatnya," kata Ngah Nandar.