PEKANBARU (MR) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Kabupaten Rokan Hilir gelar audiensi bersama Wagubri Riau, H Wan Tamrin Hasim, Jumat (19/5/17) di Aula Gedung Pauh Janggi Kota Pekanbaru. Lemahnya perekonomian masyarakat, salah satu yang dikeluhkan.

Dalam rilis yang Monitorriau.com terima, mewakili suara dari masyarakat Rokan Hilir, organisasi ini mendesak Pemerintah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau agar ikut memberikan solusi terkait lemahnya perekonomian masyarakat Rohil saat ini. 

Sedangkan pada poin berikutnya, juga mendesak pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Riau segera mengatasi problema tenaga guru honorer peringkat SLTA.

Maraknya peredaran Narkoba diwilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir, hal itu dibuktikan dengan pernyataan pihak Kejari Rohil bahwa Rokan Hilir peringkat utama penanganan kasus narkoba terbanyak se-Riau.

Meminta kepada Gubernur Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau untuk menjembatani permasalahan terkait keterlambatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas oleh pemerintah pusat ke kas daerah.

Ketua DPD PEKAT IB Rohil, Arwin menegaskan jika realisasinya tidak nyata maka pihaknya tidak segan-segan melakukan demo besar -besaran di Provinsi Riau atau didepan ementerian RI guna memperjuangkan hak -hak daerah terkhususnya Rokan Hilir yang dinilai terzolimi.

"Hari ini kami telah berupaya melakukan audiensi guna menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sederet persoalan daerah. Ini kita lakukan dengan santun, kami berharap aspirasi kami didengar. Namun juga tidak menutup kemungkinan andai kata nantinya aspirasi kita tidak didengarkan atau tidak terealisasi, maka kita juga tidak segan- segan untuk menggelar demo secara besar-besaran,"kata Arwin dalam rilis itu.

Demo besar yang dimaksud, lanjutnya adalah aksi yang bakal dilakukan PEKAT IB se-Riau yaitu terdiri dari DPD PEKAT IB setiap Kabupaten se-Riau bersama Pimpinan Wilayah Riau guna memperjuangkan hak-hak kabupaten/ kota yang selama dizolimi pihak pusat.

"Kami Riau daerah penghasil, daerah penyumbang devisa terbesar kanapa hak kami sebagai penerima Dana Bagi Hasil (DBH) ditunda -tunda, kami minta kepada pihak pusat segera mentransfer Dana Bagi Hasil Migas yang merupakan hak kami,” pungkas Arwin.***(narto/nop/rls)