MONITORRIAU.COM - Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membantah kabar beredar adanya kenaikan gaji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Adanya kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mendapatkan kenaikan gaji adalah tidak benar," tegas Bey melalui keterangan pers yang diterima merdeka.com, Rabu (28/6).

Hingga saat ini, Jokowi dan Jusuf Kalla masih menerima gaji sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut, tercantum bahwa gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. 

"Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden," sambung Bey.

Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK) adalah sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Dengan demikian, besarnya Gaji Pokok Jokowi setiap bulannya adalah enam kali gaji tersebut, yaitu Rp 30.240.000. Sedangkan Gaji Pokok Jusuf Kalla setiap bulannya adalah empat kali dari gaji tersebut yakni Rp 20.160.000.

Adapun besarnya tunjangan jabatan yang diterima Jokowi dan Jusuf Kalla setiap bulannya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yaitu sebesar Rp 32.500.000 untuk Presiden dan Rp 22.000.000 untuk Wakil Presiden.

"Dengan demikian, besaran penghasilan yang diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan sejak tahun 2001," tandas Bey.*** (mdk)