"Misalkan target mampu mencapai 10 miliar setelah berbagi persentase dengan pengelola. Maka pemerintah harus menganggarkan retribusi sebesar target dan diparipurnakan untuk sepanjang tahun berjalan. Itu sudah diatur oleh kementrian keuangan," jelasnya.

Oleh karenanya, lanjut Johannes, pada perubahan APBD mendatang DPRD bersama pemerintah akan berusaha agar retribusi target parkir bisa dianggarkan sesuai aturan kementrian sehingga mendatang pemerintah bisa mendapat PAD kembali dari retribusi parkir.

Sementara menunggu tahun anggaran perubahan, DPRD berharap masyarakat legowo terhadap tarif parkir yang dibayarkan sebagai rasa terima kasih bagi juru parkir yang sudah menjaga kendaraan.

"Kita upayakan pada APBD perubahan bisa mendapat PAD dari retribusi parkir, setelah dianggarkan, oleh karenanya kita minta kerjasama masyarakat," harapnya.(globalriau.com)