Isu perombakan menteri ini juga disambut antusias para politisi khususnya partai pendukung pemerintah. Kebanyakan, mereka tak mau jatah menterinya diambil oleh 'orang baru' yang masuk belakangan mendukung pemerintah seperti Golkar dan PAN.

Salah satunya Hanura. Meski secara normatif, dia menyerahkan sepenuhnya isu reshuffle pada Jokowi, namun dia mengingatkan bahwa Golkar dan PAN adalah partai pendukung pemerintah yang masuk belakangan.

"Presiden punya pertimbangan, partai pendukung maupun pendukung belakangan, presiden punya kearifan, punya kebijakan memberikan katakanlah penjatahan kursi secara proporsional, tapi pengkategorian siapapun memahami, partai pendukung kemudian mendukung belakangan, presiden punya pertimbangan bijak," jelas Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana yang dikutip dari merdeka.com, Kamis (14/7).

Senada, Partai NasDem bahkan lebih kritis lagi menyikapi soal reshuffle ini. NasDem mengingatkan Jokowi tentang koalisi tanpa syarat yang dibangun oleh partai pengusung di Pilpres 2014.

"Ingat koalisi tanpa syarat, presiden harus komit kalau ada pergantian menteri, Golkar dan PAN masuk, NasDem oke oke saja sepanjang, yang disodorkan, diambil adalah orang yang memang kinerjanya bagus untuk masyarakat, bukan sekedar mencari uang untuk parpol, enggak boleh juga paradigma dipakai politik dagang sapi," kata Irma Suryani lagi.