Menyikapi isu ini, Pengamat Pemerintahan kota Dumai, Dani Syahputra mengatakan apa yang dilakukan Zul as merupakan bentuk politik balas budi kepada para timsesnya karena sudah berjuang baik tenaga. Pikiran bahkan dana untuk menjadikannya sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemerintahan kota Dumai.

“Tapi yang perlu diingat proyek tersebut di anggar kan melalui APBD kota Dumai, artinya itu milik seluruh masyarakat Dumai, jadi bukan dinikmati oleh segelintir oknum orang dekat penguasa,” jelasnya, Minggu (17/07).

Menurut Dani, apa yang dilakukan Walikota Dumai, Zul As merupakan suatu perbuatan yang menjajah masyarakat di bidang persaingan usaha secara fair, karena tidak semua pengusaha kontraktor yang mau terjun atau ikut ikutan berpolitik dalam memenangkan kepala daerah.

“ini penjajahan di bidang persaingan usaha, timses dengan kekuatan kekuasaan kepala daerah melakukan monopoli dibidang usaha, perbuatan ini tidak mencerminkan usaha yang profesional berbasis kinerja,”ujarnya sambil geleng kepala.

Jika praktek ini terus  dipertahankan sangat diragukan akan terciptanya kualitas pekerjaan sesuai dengan bestek yang sudah ditetapkan.

“Apa yang dilakukan Zul As mencederai arti demokrasi yang sesungguhnya,APBD hanya dinikmati orang dekatnya dan diragukan kualitas proyek tidak  sesuai dengan panduan pekerjaan yang telah ditetapkan,”pungkasnya.***

(rls/porosriau)