PEKANBARU (MR) - DPRD Riau menyoroti anggaran kegiatan penunjang dinas kesehatan setempat, yang bersifat kedinasan dan administrasi, hingga mencapai 50 persen.

 

Sekretaris Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto di Pekanbaru, Kamis, mengatakan dari total APBD Riau 2018 yang dialokasikan untuk kesehatan, hanya 50 persennya saja yang diperuntukan bagi program yang menyentuh masyarakat, sedangkan 50 persen lagi untuk kegiatan penunjang. 

 

"Anggaran kesehatan masih jauh dari yang benar-benar untuk masyarakat. Karena anggaran kegiatan penunjang seperti rapat, perjalanan dinas kemudian administrasi masih cukup besar," kata Ade.

 

Menurut politisi PKB Riau ini, anggaran kesehatan masih sangat jauh dari harapan. Akhirnya masyarakat masih belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

 

"10 persen ini gado-gado di dalamnya, bahkan juga sudah termasuk bantuan keuangan (Bankeu). Apa pun terkait kesehatan, masuk semua dalam anggaran 10 persen tersebut," kata Ade Agus.

 

Jika dihitung dari APBD Riau 2018, lanjutnya, yang berjumlah sekitar Rp 10 triliun, maka anggaran kesehatan sebanyak Rp 1 triliun untuk direalisasikan di 12 kabupaten kota, dikurang 50 persen untuk kegiatan penunjang, sehingga tinggal separuhnya. 

 

"Kalau separuh dari Rp1 triliun,  maka Rp500 miliar untuk pelayanan kesehatan, separuh lagi habis untuk kegiatan penunjang, untuk ATK (alat tulis kantor) yang selalu ada di setiap kegiatan," sebutnya.

 

Dikatakan Ade, pihaknya akan melakukan pengawasan sebab jika tidak diperhatikan secara serius pelaksanaan programnya, maka bisa jadi anggaran kesehatan tersebut akan lebih kecil sampai ke masyarakat.  

 

"Ini kita tekankan agar program kesehatan sampai kepada masyarakat, seperti yang seharusnya," ujar Ade. 

 

 

 

Sumber: AntaraRiau