Monitorriau.com, Dumai - PT. Pertamina RU II Dumai menjual nama presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo untuk melegalkan kegiatan penambangan galian C (tanah timbun) penimbunan lahan yang berada di dalam kilang Pertamina RU II Dumai untuk pembangunan tangki timbun penampungan cok.

Dimana kegialan galian C yang dilakukan di Kelurahan Pelibtung, Kecamatan Medang Kampai yang sudah sepakan belakangan mereka lakukan meski tanpa memengantongi izin galian C dari Balai Karantina Provinsi Riau sebagai pihak yang ditunjuk pemberi izin kegiatan reklamasi galian C.

Meski sadar izin galian C yang sudah mulai Februari lalu mereka ajukan tidak akan keluar karena masalah RTRW Riau, hal tersebut ternyata tidak mengurungkan niat mereka untuk melakukan reklamsi dan mengangkut tanah galian menggunakan jasa pihak ke tiga dengan nilai proyek mencapai Rp 20 Miliar.

Untuk diketahui selama ini pembangunan Dumai terhambat karena masalah RTRW yang belum jelas dan menyebabkan beberapa Gubetnur Riau harus berurusan dengan hukum karena masalah RTRW ternyata tidak membuat Pertamina gentar untuk mengehentikan kegiatan mwrwka dengan alasan demi kepentingan nasional dan berlindung dengan perintah presiden.

Bahkan manager harian RU II Dumai Seno kepada awak media sesumbar dengan mengatakan akan mempermasalahkan semuabgalian C yang tidak memiliki izin di Kota Dumai. " Jika itu memang dipermasalahkan, saya akan masalahkan seluruh galian C di Dumai yang tidak memiliki izin," ujar Seno.

Penambangan galian C  Pertamina RU II yang berada di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai diakui pejabat coom dan realtion PT Pertamina RU II Dumai Tjahyo Nikho Indrawan kepada awak media tidak memiliki izin dari Pemerintah provinsi dengan kata lain berlangsung secara ilegal.