Politik

5 Faktor Kenapa Calon Kepala Daerah Rawan Korupsi

MONITORRIAU.COM - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 wilayah, sejumlah calon kepala daerah petahana terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada yang terang-terangan mengaku korupsi untuk modal kampanye, ada pula yang membantahnya. Namun tak bisa dipungkiri, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah memang tidak gratis. Bahasa politiknya, tak ada makan siang yang gratis.

Tingginya ongkos kampanye inilah yang agaknya menjadi salah satu faktor calon petahana menilap duit negara. Selain itu ada faktor lain yang membuat calon petahana menyelewengkan duit rakyat. Berikut di antaranya:

1. Tingginya mahar politik 

Peneliti Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarto mengatakan mahar politik lazim terjadi menjelang Pilkada. Dan mahar yang diminta partai politik biasanya tinggi sekali.

“Nilainya lumayan besar. Biaya mahar ini yang menjadi salah satu pendorong korupsi politik,” kata Gulfino di Bakoel Koffie, Rabu (21/2). 

Tingginya biaya mahar politik ini antara lain memicu para calon kepala daerah petahana memanfaatkan dana APBD untuk keperluan politik mereka.

2. Biaya kampanye

Faktor selanjutnya yang memicu korupsi adalah ongkos kampanye yang tidak sedikit. Sebab kampanye berarti mensosialisasikan diri kepada publik. Dan itu, tentu saja, butuh dana besar. 

“Dari biaya kampanye visual sampai kampanye terjun ke lapangan itu juga butuh biaya yang tidak sedikit. Itu bisa menjadi faktor lahirnya korupsi pemilu,” terang dia.

3. Biaya akomodasi

Faktor berikutnya adalah biaya akomodasi. Gulfino memaparkan, biaya akomodasi yang dimaksud adalah biaya wara-wiri atau transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk kampanye.  

“Ke daerah-daerah, itu kan butuh biaya juga,” ucap Gulfino.

Oleh karena itu, tambahnya, calon kepala daerah petahana akan sangat rentan memanfaatkan uang negara untuk membayar segala biaya yang diperlukan saat kampanye.

4. Biaya lembaga survei

Biaya sewa lembaga survei, menjadi faktor pemicu korupsi politik. Gulifino menjelaskan bahwa hampir semua peserta pemilu, mulai dari Pileg, Pilkada, hingga Pilpres, pasti akan memanfaatkan lembaga survei untuk mengetahui tingkat elektabilitasnya dan lawan.

“Ini juga perlu biaya. Kalau kemarin saya lihat katanya untuk survei tergantung, mulai dari 450 (juta) sampai miliaran,” papar Gulfino.

5. Biaya relawan

Biaya yang tak kalah besar adalah biaya untuk para relawan. Apalagi saat ini tak banyak lagi relawan yang mau digerakan tanpa dibayar. Sehingga, mau tidak mau calon pun harus merogoh uang untuk para relawan ini. 

“Biaya relawan ini tentu sebagai mesin pemenangan kan harus ada bensin. Kalo tidak ada uang, otomatis tidak akan jalan,” ujarnya.***(mir)

Sumber: idntimes.com




[Ikuti Monitorriau.com Melalui Sosial Media]






Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0853-6543-3434/0812-6686-981
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Monitorriau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan