DUMAI (MR) - Komisi II DPRD Kota Dumai melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 26-30 Maret 2018 lalu. 

 

Tujuan kunjungan kerja ini terkait optimalisasi pengelolaan perizinan daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kunjungan kerja ini, Komisi II menggandeng pejabat Pemko Dumai, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Dumai. 

 

"Palembang termasuk salah satu daerah terbaik di Indonesia untuk soal PAD-nya. Palembang juga salah satu kota jasa dan ada kemiripannya dengan Kota Dumai," kata ketua Komisi II DPRD Kota Dumai, Petria Naspita (Rabu 30/05/2018).

 

 

Dari kunjungan ini, dapat diketahui dimana seluruh penerimaan dari sektor pajak di Kota Palembang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD). 

 

Ada 11 jenis pajak yang dikelola oleh BPPD Palembang yakni, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN, parkir, pajak air, tanah, pajak sarang walet, pajak mineral bukan logam & batuan, Pajak BPHTB dan PBB perkotaan.

 

"Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak, saat ini Pemerintah kota Palembang sedang gencar melaksanakan program pariwisata," ungkap Petria. 

 

 

Dijelaskan Petria Pemko Palembang membangun destinasi wisata baru agar minat wisatawan semakin besar untuk datang ke Palembang, sehingga berdampak terhadap pemasukan terutama pajak restoran dan pajak hotel.

 

"Dengan kunker kemarin kami komisi II berharap apa yang diraih Kota Palembang, Dumai juga bisa. Hanya saja kembali lagi ke mitra kami, yakni Pemko Dumai harus bersungguh-sungguh saya cukup yakin mitra komisi II ini mampu," pungkas Petria.

 

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Dumai, dr.Ahmad Effendi menambahkan sektor penerimaan terbesar  di Palembang dari pajak, terutama PBB. 

 

Dijelaskannya, permasalahan PBB saat pelimpahan pusat ke daerah semua sama, yakni objek pajak tidak jelas, data objek ganda. Namun semuanya harus dilakukan koordinasi dan verifikasi ulang dan ini yang membutuhkan sumber daya manusia dan dana.

 

 

Kesimpulannya butuh kesadaran dan semangat kebersamaan untuk mencapai suatu target atau tujuan. Termasuk PAD, baik sektor pajak retribusi, PBB, parkir, hotel, restoran, dan lainnya. 

 

"Butuh Manusia berkomitmen tinggi, sistem informasi yang handal, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban. Tentunya disisi lain, masyarakat juga akan mendapatkan hak pelayanan publik yang berimbang," jelas dr.Effendi.

 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) H.Marjoko Santoso SKM, M.SI Kota Dumai mengatakan target pendapatan daerah Kota Palembang cenderung meningkat setiap tahunnya. 

 

 

OPD dituntut bekerja semaksimal mungkin menggali sumber-sumber PAD dengan potensi yang ada melalui kajian akedemis oleh akedemisi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

 

BAPENDA Dumai menilai banyak hal yang bermanfaat dari kunjungan ke Palembang dan akan dapat diterapkan di Kot Dumai. Salah satunya untuk menangani para wajib pajak yang membandel. 

 

"Untuk hal ini Pemko Palembang bekerja sama dengan TNI, POLRI dan POM untuk melakuakn shock terapy pada wajib pajak seperti lakukan penyegelan hingga ekspos ke media," kata Marjoko melalui Akmal, Kabid Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

 

 

Ketegasan Pemko Palembang juga berdampak pada peningkatan PAD mereka. Terobosan yang dilakukan pada wajib pajak PBB yang membandel adalah dilakukannya pemasangan plang berbunyi, "BAHWA TANAH INI BELUM MEMBAYAR PBB" diatas lokasi tanah terebut.

 

"Pada prinsipnya terobosan-terobosan yang diambil Pemko Palembang dalam optimalisasi pengelolaan perizinan daerah guna peningkatan PAD hampir sama dengan kita di Kota Dumai. Hanya saja ketegasan mereka lebih baik dan inilah yang akan kita terapkan," pungkasnya.