PEKANBARU (MR) - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau pada hari ini, Senin (25/6/2018) pagi tadi terpaksa ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Rapat ini ditunda setelah banyaknya interupsi dari para Anggota DPRD serta kesepakatan pimpinan rapat Septina Primawati dengan pimpinan fraksi yang hadir.

 

Sesuai jadwal, rapat paripurna hari ini dimulai pukul 10.00 wib, akan membahas Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017. Namun akibat beberapa kendala, rapat ini ditunda pada pukul 12.00 wib dan perubahannya akan dibahas selanjutnya.

 

Salah satu Anggota Dewan yang meminta agar rapat ini ditunda, Supriati, menyebutkan bahwa pandangan umum fraksi belum bisa disampaikan pada hari ini karena pihak sekretariat belum menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 

"Bagaimana kita bisa menyampaikan pandangan atas laporan pertanggungjawaban APBD 2017 kalau catatan dari BPK belum kita terima. LHP ini merupakan salah satu landasan kita," ujar Supriati yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini.

 

Selain itu, kata Supriati, pada paripurna yang dihadiri oleh 34 Anggota Dewan ini belum melengkapi seluruh fraksi. Sehingga anggenda penyampaian pandangan fraksi tidak akan berjalan lancar. "Makanya kita minta untuk ditunda di lain waktu sampai semuanya lengkap," ujarnya usai paripurna.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD Riau, Muhammad Adil mengemukakan bahwa catatan dari BPK atasan laporan APBD 2017 merupakan hal yang urgen. Catatan tersebut harua ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja oleh Pemprov.

 

"Kita yakin masih bisa menindaklanjuti laporan tersebut setelah diserahkan ke kita. Ini menjadi salah saru fungai kontrol kita atas pemerintah," ungkap Adil.