KEPRI (MR) - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri tahun anggaran 2017 DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) beberapa hari lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek pembangunan fisik di Kota Batam dan Karimun.

 

Anggota Komisi IV DPRD Kepri yang juga anggota Pansus, Yusrizal menjelaskan, tahun 2018 ini pihaknya menerima permintaan pemprov terkait beberapa proyek fisik yang terkendala lahan, dan beberapa diantaranya harus dilakukan cut and fill atau pemotongan bukit. 

 

”Keseriusan ini sebagai bentuk kebersamaan kita dalam upaya pembangunan yang pemerintah lakukan,” tegas Yusrizal.

 

Tak hanya soal pemotongan bukit dan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, Yusrizal pun menyarankan, khususnya Disdik Kepri yang sudah membangun Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2018 ini untuk tidak menerima calon murid baru.

 

“Kenapa demikian, kami sampaikan, karena ruang sekolah yang tersedia saat ini saja sudah over kapasitas. Nanti ditambah lagi dengan calon murid baru, dengan menumpang, maka hal ini timbul masalah baru. Kita minta mereka tunggu dulu lah, karena proyek USB ini selesai akhir 2018 ini,” tegasnya.

 

Saat sidak waktu itu, terlihat Taba Iskandar, dr Yusrizal, Sirajuddin Nur, Sukri Fahrial, dr Afrizal Dachlan dan beberapa anggota lainnya. ”Kita melakukan peninjauan hanya melihat teknis apakah pengerjaan proyek sudah benar-benar sesuai harapan bersama,” tegas dr Yusrizal.

 

Lebih lanjut, kata Yusrizal, dirinya bersama sejumlah anggota dewan lainnya meninjau sejumlah pembangunan proyek fisik pembangunan ruang belajar, rumah ibadah serta jalan raya yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat.

 

Peninjauan seperti pembangunan Masjid Baiturrahim di Karimun, Pelebaran Jalan di Coastal Area Karimun Lapangan SMA.

 

Sementara itu. Anggota DPRD Kepri yang lain, Hamidi mengatakan, sidak ini bertujuan untuk melihat langsung program kegiatan strategis Pemprov Kepri yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Apakah sudah jalan sesuai dengan yang diharapkan atau hanya laporan beres di atas kertas. 

 

Tentu, DPRD Kepri berharap kegiatan dari Pemprov Kepri dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kepri.

 

"DPRD Kepri percaya, bahwa apa yang menjadi program pemerintah Kepri, sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Meski demikian, DPRD Kepri tetap melakukan pengawasan di lapangan, agar semua berjalan sesuai harapan bersama. Terutama program-program yang berkenaan dengan masyarakat, akan terus diawasi. Apakah tepat sasaran atau belum." pungkas Hamidi. (rudi)