DUMAI (MR) - Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Dumai mempunyai wilayah pengawasan Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

Wilayah tersebut memiliki luas 9.015 Km dan memiliki lebih dari 25 sungai yang bermuara ke laut menjadi potensi rawan terhadap tindak pidana Obat dan Makanan.

Minimnya jumlah petugas pengawas, luasnya wilayah pengawasan dan pesatnya perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan mengakibatkan tindak pidana dibidang Obat dan Makanan sulit di deteksi.

Untuk itu perlu dibangun kerjasama yang sinergis anatara Kantor Badan POM di Kota Dumai dengan aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada Rabu (21/11/2018) Kantor BPOM di Kota Dumai melaksanakan Focus Grup Discusion (FGD) Perkuatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan Aparat Penegak Hukum bertempat di Hotel Grandzuri, Dumai.

"Alhamdulillah, kegiatan ini mendapat respon yang sangat bagus dari aparat penegak hukum di Kota Dumai," ungkap Kepala BPOM di Kota Dumai, Emi Amalia kepada wartawan, Kamis (22/11/2018).

Dalam kegiatan FGD ini ada enam narasumber, diantaranya, BPOM Pekanbaru, Drs, Adrizal, BPOM Dumai, Emi Amalia, KKP Bea dan Cukai Dumai, Samsul Bahari, Kejaksaan Negeri Dumai, Agung Nugroho, Pengadilan Negeri Dumai, Alfonsus Nahak dab dari Polres Dumai, Kanzie Fathan serta Moderator, Seti Sumartini.

"Peserta kegiatan ini sebanyak 60 orang, berasal dari Polres, Polsek, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota Dumai," sebutnya.

Melalui kegiatan ini, Emi berharap terbentuknya tim respon cepat tanggap tindak pidana Obat dan Makanan berupa bantuan teknis dan taktis pada saat penindakan dan terbentuknya wadah jejaring Penegak Hukum Obat dan Makanan di Kota Dumai.

"Semoga dengan kehadiran Kantor Badan POM di Kota Dumai semakin bisa mengawasi Obat dan Makanan yang beredar di Kota Dumai," tukasnya.***

 

Penulis: Dika CP