DUMAI (MR) - Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, Wilson Lalengke menuding pelaksanaan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) hanya ajang cari uang dan bentuk pemerasan terhadap wartawan.

Menanggapi hal ini, Eka Putra Nazir ST, M.Sc selaku penguji UKW dari PWI mengatakan tudingan Wilson itu hanya ungkapan kebencian dan kekecewaan terhadap lembaga dan kebijakan Dewan Pers.

"Aslinya, orang ini hanya mengungkapkan kebencian atau kekecewaan pada lembaga Dewan Pers. Harus belajar lagi dia, jangan disapu rata semuanya, harus dilihat tujuan baik dari kebijakan UKW ini," jelas Eka PN.

"Terus yang namanya ujian itu memang beberapa hari dan waktunya terbatas. Tak ada uji profesi yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan," cetusnya lagi.

Eka yang merupkan Peserta Pendidikan Reguler (PPR) angkatan 51 tahun 2014 Lemhanas RI ini juga mengatakan di keanggotaan PWI sendiri tingkat kebutuhan untuk mendapatkan label wartawan berkompeten sangat tinggi.

"Tuntutan untuk UKW tinggi, jadi peserta bersedia dan tak terbebani untuk membayar karena peserta ingin diuji dan ingin jadi wartawan yang berkompeten," katanya.

Soal pembiayaan, PWI sebagai organisasi bertanggung jawab juga soal pembiayaaan, selama ini PWI memberikan subsidi kepada anggota yang ikut UKW, ada yang dari PWI pusat ada pula PWI di daerah.
 
"Coba si Wilson itu tanya sama wartawan yang pernah mengikuti UKW di Riau. 11 kali UKW digelar PWI Riau apa ada yang terbebani soal pembiayaan?," Ucap Eka.

PWI juga tidak asal-asalan dalam UKW, ada daya saring yang kuat, wartawan yang akan ikut UKW harus dari media massa yang jelas, eksis dan aktif menjalankan tugas jurnalistik.

Penguji UKW juga bukan sembarangan, lembaga penguji yang dipegang PWI Pusat juga menyeleksi. Penguji harus wartawan utama, ada standar nilai minimal yang harus dipenuhi, ada assessment yang harus dilewati.

"Sebagai penguji ada limitnya, per 3 tahun kami diassessment lagi," kata Eka yang juga sebagai akademisi ini.

Penulis: Cipto S Piliang