PEKANBARU (MR) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau mencatat ada 11 blok minyak bumi di Riau yang terdeteksi dilakukan eksploitasi. Salah satunya adalah blok Migas yang berada di Muara Fajar, Rumbai Pekanbaru.

 

Selain blok Muara Fajar, yang saat ini masih dalam tahapan eksplorasi terdapat di beberapa daerah di Riau, di antaranya blok Migas di perbatasan Kuansing-Kampar, Kampar dan Pelalawan.

 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman, Jumat (18/1/2019) mengungkapkan, Migas pada 11 blok di Riau hingga saat ini belum ada indikasi potensi penggarapan untuk mengangkat minyak keluar permukaan.

 

Ada banyak faktor penyebab mengapa kegiatan eksploitasi Migas belum bisa dilaksanakan pada sumur-sumur baru ini. Di antaranya belum ada keseimbangan antara modal investasi dengan kemungkinan hasil produksi Migas tersebut. Oleh sebab itu pihak pengembang cenderung masih menahan diri.

 

"Lebih kurang ada 11 blok yang saat ini diekplorasi, namun memang belum ada indikasi potensi. Jadi semuanya masih mengitung. Kan ada hitungan bisnis karena harga minyak dianggap belum cocok makanya kegiatan eksploitasi belum dilakukan," katanya, dikutip tribun.

 

Lebih lanjut Indra mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan penerimaan sebesar Rp800 miliar-Rp1 triliun dari Participating Interest (PI) 10 persen atas pengelolaan ladang minyak di 8 Blok yang ada di Riau.

 

Dari 10 persen tersebut, Pemprov Riau hanya mampu menerima hasil bersih sekitar 4,5 persen dari PI 10 persen karena harus terbebani ongkos produksi.

 

"Untuk PI, kita punya data perkiraan asumsi penerimaan, kita perhitungkan dari 10 persen itu ada OP (Ongkos Produksi) untuk modal. Kalau seandainya hanya 4,5 persen bersih yang kita dapat, tahun 2022 perkiraan kita penerimaan itu bisa sampai Rp800 miliar-Rp1 triliun," ujarnya.

 

Angka tersebut bisa terealisasi dengan catatan, produksi minyak yang dihasilkan sebanyak 200.000 barrel per hari, dengan kurs US Dolar terhadap rupiah di angka Rp 13.500 dan harga per crude oil per barel sebesar 55 US Dolar.

 

"Itu berdasarkan perhitungan standar, dan 4,5 persen itu hitungan terendah, nantinya ini akan membantu kita ke depan. Dari 4,5 persen PI itu nanti kita bagi, 50 persen untuk Pemprov Riau dan 50 persennya lagi untuk kabupaten/kota penghasil," katanya. (halloriau)