DUMAI (MR) – Masyarakat yang tergabung sebagai warga terdampak buffer zone di Kelurahan Tanjung Palas dan Kelurahan Jayamukti menggelar rapat bersama dalam rangka persiapan aksi unjuk rasa ke PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Dumai. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan terkait penetapan lokasi buffer zone yang hingga kini belum mendapatkan kepastian dari pihak terkait.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah RT yang terdampak, di antaranya RT 22 dan RT 23 Kelurahan Jayamukti, serta RT 05, RT 09, RT 10, dan RT 11 Kelurahan Tanjung Palas. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (30/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Selamat Riayadi selaku perwakilan RT 10 Kelurahan Tanjung Palas menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap PT KPI Dumai. Ia mengatakan bahwa warga sudah terlalu lama menerima janji tanpa realisasi yang jelas.

“Sudah terlampau lama kami dijanji-janjikan oleh pihak PT Kilang Pertamina Internasional Dumai. Pada bulan Oktober 2025 kami dijanjikan akan ada penetapan lokasi, namun hingga sekarang sudah memasuki bulan Desember 2025, belum juga ada informasi atau kepastian dari pihak KPI Dumai,” ujar Selamat.

Sementara itu, Ita Mulyana, perwakilan masyarakat dari RT 05 Kelurahan Tanjung Palas, mengungkapkan bahwa dampak yang dirasakan warga akibat status buffer zone sangat merugikan, baik secara material maupun moral.

“Setelah kami ditetapkan sebagai masyarakat terdampak buffer zone di Kelurahan Tanjung Palas dan Jayamukti, kami tidak bisa memasang jaringan PGN, PDAM, dan banyak pembatasan lainnya. Dampak moral dan psikologis juga sangat kami rasakan oleh keluarga kami,” tegas Ita.

Masyarakat berharap pihak PT KPI Dumai segera memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait kejelasan penetapan lokasi buffer zone serta solusi bagi warga yang terdampak.

Sebagai bentuk desakan, warga menyatakan akan melaksanakan aksi unjuk rasa ke PT Kilang Pertamina Internasional Dumai dalam waktu dekat apabila tidak ada respons yang jelas dari pihak perusahaan. (*)