PEKANBARU (MR) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini memiliki 600 persil tanah. Dari jumlah itu, hanya 30 persen yang lengkap dengan sertifikat.

 

"Dari 600 persil jumlah tanah pemerintah kota, tapi baru 30 persen bersertifikat. Sedangkan 70 persen lagi belum memiliki sertifikat," kata Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT, Minggu (27/1/2019). 

 

Ia menyebut, tanah milik pemerintah yang sudah memiliki surat itu, belum sepenuhnya atas nama Pemko Pekanbaru. Walikota menegaskan siap bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menggesa penerbitan sertifikat tanah tersebut.

 

"Sebab seluruh tanah itu masuk dalam aset pemerintah kota yang merupakan aset negara," kata dia. 

 

Lanjutnya, tanah yang merupakan aset Pemko Pekanbaru harus punya status hukum yang jelas. Maka penerbitan sertifikatnya harus digesa. Apalagi pemerintah kota butuh percepatan atau pembebasan lahan pada sejumlah ruas jalan strategis. 

 

"Begitu juga lahan atau tanah kawasan strategis atau superblok yang sudah dirancang. Izin pembangunan kepada pemilik lahan yakni perorangan dan usaha, khusus di aeral superblok mengacu pada pembangunan kawasan," kata dia. 

 

Ia mencontohkan, kawasan bisnis tidak bisa diajukan menjadi lokasi untuk kawasan perumahan subsidi. Sebab pembangunan harus sesuai dengan peruntukan kawasan.

 

"Jadi kawasan Kota Pekanbaru lebih tertata. Kawasan nantinya terbagi menjadi kawasan bisnis, kantor, industri dan perumahan," jelasnya.

 

Kata dia, dengan penataan Superblok ini nantinya akan memaksimalkan kawasan di Kota Pekanbaru. Mengingat Kota Pekanbaru memiliki peluang sebagai kota pusat di Pulau Sumatera, berdasarkan banyaknya pembangunan infrastruktur lintas daerah yang melewati Kota Pekanbaru.

 

"Pemerintah pusat, konsultan dan sebagainya pernah mengatakan Pekanbaru punya peluang untuk menjadi pusat kota di Pulau Sumatera. Pembangunan tol Pekanbaru-Dumai, jalur kereta Trans Sumatera, Tol Trans Sumatera dana sebagainya itu melewati Pekanbaru," jelasnya.