DUMAI (MR) - Mulyadi, Anggota DPRD Dumai yang kini maju lagi sebagai Calon Legislatif Kota Dumai dari PDI Perjuangan nomor urut 5 dari dapil Bukit Kapur-Sungai Sembilan menggelar kampanye dialogis dengan tema mewujudkan reformasi agraria di kawasan HPH-HPI, Kamis (28/03/2019) di kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan.

 

Kegiatan ini dihadiri massa yang tergabung dalam keluarga besar Gabungan Kelompok Tani, Sumber Pangan Makmur Jaya (Gapoktan SPMJ) Kecamatan Sungai Sembilan dan warga masyarakat setempat yang mencapai seribuan orang.

 

Dalam kegiatan ini, Mulyadi mendatangkan Rio Sarwono dari Jakarta yang selama ini ikut memperjuangkan impian masyarakat Kota Dumai khususnya masyarakat Sungai Sembilan di pusat dalam mencapai ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi petani.

 

 

Dalam sambutannya, Mulyadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Rio Sarwono dari Jakarta, kehadiran massa Gapoktan dan juga masyarakat pendukungnya.

 

Ia juga menyampaikan terima kasih atas pengawalan dari pihak kepolisian dan juga kehadiran panwaslu.

 

Dukungan Orang Dekat Jokowi

Sementara itu, Rio Sarwono yang diundang oleh Mulyadi dan ketua Gapoktan SPMJ, Sutarno mengaku senang bisa hadir di Kota Dumai.

 

Ia hadir untuk meyakinkan massa gapoktan bahwa perjuangan mereka untuk memajukan pertanian dan mendapatkan lahan pertanian terus berlanjut. 

 

Rio Sarwono adalah tokoh yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan saat Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012 silam, Kediaman Rio Sarwono yang juga berasal dari Solo inilah menjadi "Rumah Singgah" Jokowi.

 

 

"Perjuangan pak dewan (Mulyadi_red) inilah yang akan saya usulkan ke beliau (presiden) dan 'pembantu-pembantu' beliau," ucapnya.

 

Kedepan, Rio berharap Mulyadi bisa terpilih kembali dan masyarakat disini memilih Presiden Jokowi agar perjuangan masyarakat bisa berlanjut dan terwujud.

 

"Pilih Jokowi untuk presiden kita dan pilih Mulyadi untuk dewannya disini," tutup Rio, disambut yel-yel Jokowi Menang.

 

Perjuangkan Kehidupan Petani

Mulyadi mengaku fokus memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi dari petani karena  mayoritas masyarakat di dapilnya memang sebagai petani. 

 

Namun saat ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan lahan pertanian karena banyak lahan yang dikuasai oleh pihak perusahaan.

 

 

"Kondisinya sekarang ini lahan disini statusnya kawasan hutan. Nyatanya di kawasan hutan itu, ada HPH-HTI yang dikuasai perusahaan yang mengklaim itu lahan mereka, kata Mulyadi.

 

Kondisi inilah yang diperjuangkan olah Mulyadi bersama gapoktan yang selama ini menjadi binaannya. Mulyadi mengatakan jika itu lahan mereka (perusahaan_red), kenapa perusahaan-perusahaan tidak menaati aturan.

 

Dalam Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pemegang HGU diharuskan untuk menyerahkan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas bidang tanah untuk kepentingan masyarat.

 

 

"Apa yang mereka bagikan selama ini? hanya limbah atau banjir yang diakibatkan keberadaan perusahaan mereka yang ada di Sungai Sembilan ini," ucapnya ketus.

 

Selama 3 tahun ini Mulyadi terus berkordinasi dengan pihak Provinsi Riau sampai pemerintah pusat dan sudah mendapat 'lampu hijau'. 

 

"Kenapa kita undang pak Rio Sarwono ke sini, karena beliau orang dekat RI 1 dan selama ini membantu perjuangan kita, memfollow-up apa yang kita usulkan ke pusat," ungkapnya.

 

Gapoktan Mempercepat Perbaikan Infrastuktur

Mulyadi mengatakan gapoktan jadi salah satu kunci untuk mewujudkan impian pemerintah kota dumai dalam memajukan ekonomi. 

 

 

"Kami selaku lembaga legislatif ingin mewujudkan impian pemerintah daerah itu, kebetulan di pusat ada fraksi PDI-Perjuangan yang bisa membantu kita dengan program2 pertaniannya," jelas Mul.

 

Dikatakannnya lagi, jika aktifitas pertanian berkembang dan ketahanan pangan mulai tercipta maka akan berpengaruh dalam perbaikan infrastruktur. 

 

Kenapa dikatakan demikian, karena ada anggaran dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/BAPPENAS) untuk program percepatan infrastruktur untuk ketahanan pangan dan perkebunan.

 

 

"Nah anggaran program ini yang akan kita manfaat untuk daerah kita ini. Di Provinsi Riau khususnya di Dumai 70 persen daerahnya masuk status kawasan hutan, 19 persen sudah diputihkan dan 11 persen lahan konservasi. Ini yang harus sadari dan kita benahi agar Dumai ini lebih baik kedepannya." pungkasnya. (Tim_Red/MR)