DUMAI (MR) – Pemerhati isu kebangsaan, Andi Irwandi, menegaskan bahwa kritik media terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara proporsional dan dipahami dalam konteks yang utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyebut Presiden Prabowo “terisolasi di ruang gema” atau echo chamber. Istilah itu belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik, namun dinilai tidak selalu dipahami secara tepat.

Menurut Andi, echo chamber merujuk pada kondisi ketika seseorang hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya, sementara suara yang berbeda atau kritis tidak terdengar. Akibatnya, gambaran yang diterima menjadi tidak utuh dan berpotensi menyesatkan.

“Ruang gema biasanya menggambarkan situasi ketika seorang pemimpin hanya dikelilingi oleh pembantu penjilat, pencari muka, atau pihak-pihak yang memberikan laporan tidak sesuai fakta demi menyenangkan pimpinan, bukan berdasarkan profesionalitas atau kepentingan yang lebih besar. Kritik tetap ada, tetapi tidak sampai atau tidak dipertimbangkan secara serius,” jelas Andi.

Namun demikian, ia menilai gambaran tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi pemerintahan saat ini. Menurutnya, Presiden Prabowo masih aktif berdialog dengan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Andi mencontohkan adanya perbedaan pendapat di ruang publik terkait sejumlah kebijakan, seperti wacana evaluasi pemilihan kepala daerah dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai hal itu justru menunjukkan adanya ruang diskusi dan perdebatan kebijakan yang terbuka.

“Perbedaan pandangan dalam kebijakan publik itu wajar. Yang penting adalah bagaimana pemerintah mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki pelaksanaannya,” ujarnya.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Andi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Ia mengakui bahwa kritik terhadap tata kelola dan pengawasan program perlu terus disampaikan, namun tidak seharusnya mengabaikan tujuan sosial yang ingin dicapai.

“Yang perlu dikawal adalah pelaksanaannya. Apakah tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Di situlah peran media dan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Andi menilai sikap optimistis Presiden dalam menyampaikan kondisi bangsa sebaiknya dipahami sebagai bagian dari kepemimpinan. Menurutnya, optimisme penting untuk menjaga kepercayaan publik, selama dibarengi dengan langkah nyata dalam memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya soal kritik yang keras, tetapi juga soal pemahaman yang adil dan seimbang.

“Pemerintah perlu terus membuka diri terhadap masukan, sementara media dan masyarakat diharapkan menyampaikan kritik berdasarkan data, fakta, dan konteks yang utuh,” tutupnya. (*)