ADVERTORIAL

Kunker ke KPU Batam, Anggota DPRD Kepri Ingatkan Soal Potensi Masalah Pemilu

Anggota DPRD Kepri Kunker ke KPU Batam
BATAM (MR) - DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Selasa (26/02/2019) kemarin.
 
Rombongan DPRD DPRD Povinsi Kepri dalam hal ini Komisi I terdiri dari Sekretaris Komisi I, Sukhri Pahrial SH, Wakil ketua Komisi I Taba, Iskandar SH.MH,M.Si, Rocky Marciano Bawole, Ruslan Kasbulatov,Thomas Suprapto, dan Wan Norman Edi.
 
Rombongan diterima oleh Ketua KPU Kota Batam Syahrul Huda S.Ag dan 2 orang Komisioner yakni Zaki Setiawan dan Sudarmadi di ruang rapat KPU Kota Batam.
 
Komisi I DPRD Povinsi Kepri mengingatkan KPU Kota Batam adanya potensi permasalahan dalam Pemilu 2019. Hal inilah yang harus diwaspadai sejak awal oleh KPU selaku penyelenggara pemilu.
 
“Kami ingin KPU benar-benar mempersiapkan segalanya jelang penyelenggaraan pemilu serentak ini agar nanti dapat berjalan lancar,baik dan tertib,” kata Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar.
 
Taba juga menyampaikan mengenai persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurutnya sampai saat ini masih ada pemilih yang belum terdata.
 
Berdasarkan ketentuan undang-undang, memilih merupakan hak seluruh warga negara dan hak itu bisa digunakan dengan syarat memiliki data kependudukan.
 
 
“Dengan data kependudukan yang lengkap sesuai aturan, maka orang tersebut memiliki hak untuk memilih dan harus masuk dalam DPT,” ucap Taba.
 
Sekretaris Komisi I Sukhri Fahrial mengatakan, berkaca dari pesta demokrasi yang lalu masih banyak permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
 
Salah satu contohnya dijelaskan Sukhri yakni persoalan yang kerap terjadi pemilih pemula, dimana pemilih pemula yang nanti pada saat 17 April 2019 usianya genap 17 tahun.
 
“Artinya mereka yang sudah berusia 17 tahun, sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu nanti,” terang Sukhri.
 
Melihat pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya jelas Sukhri, pemilih hanya menunjukkan surat keterangan dari RT/ RW saja yang bersangkutan langsung bisa mencoblos.
 
“Tentunya surat tersebut harus dilampiri dengan surat-surat pendukung lainnya seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Sudah sejauhmana KPU mengatasi masalah tersebut.” ujarnya.
 
Anggota Komisi I Ruslan Kasbulatov menyampaikan agar KPU dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU tidak boleh terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun.
 
 
Selain itu, Ruslan meminta kepada KPU agar dapat mengawasi surat suara sejak pendistribusian dari pusat, pelipatan hingga pendistribusian ke seluruh TPU.
 
“Selain surat suara, masalah listrik selama proses tahapan pemilu berlangsung terutama pada saat penghitungan suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat KPU juga sangat penting diperhatikan,” kata Ruslan.
 
Ruslan mengatakan jika listrik padam terutama pada saat proses perhitungan suara hal tersebut bisa menimbulkan kerawanan untuk melakukan kecurangan.
 
“Kami minta kepada KPU untuk selalu berkoordinasi dengan PLN kalau perlu disurati secara resmi, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.
 
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Batam Syahrul Huda mengatakan terkait pemilih pemula, KPU telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 
“Mereka sudah menjemput bola dengan melaksanakan perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah, dan data yang kami dapatkan lebih kurang 3.000 orang,” kata Syahrul.
 
Selanjutnya KPU juga telah berkoordinasi ke KPU Provinsi Kepulauan Riau, dengan harapan agar permaslahan mengenai pemilih pemula tersebut dapat disampaikan ke KPU RI atau Kemendagri.
 
Sehingga nantinya ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa pemilih pemula ini bisa menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan Surat Keterangan dari RT/RW atau dari Kelurahan.
 
Proses pendataan DPK (Daftar Pemilih Khusus) juga sedang berlangsung, dimana DPK ini bertujuan untuk mengakomodir masyarakat Batam yang belum masuk dalam DPT, maka orang tersebut bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
 
Saat ini dijelaskan Syahrul, KPU sudah melaksanakan pleno dan pada Peraturan KPU yang terbaru ada satu poin yang menyatakan jika kemudian pemilih DPT yang terkonsentrasi dalam satu wilayah maka memungkinkan untuk membuat TPS tambahan.
 
“Ini bertujuan untuk mengakomodir pemilih yang datanya ganda, atau ada pemilih yang sudah pindah domisili,” katanya.
 
Ia menambahkan KPU akan segera menyurati dan melakukan koordinasi dengan PLN agar dapat melakukan antisipasi jika terjadi pemadaman listrik pada saat dilakukannya penghitungan suara. (ADV/Rud)




Loading...

[Ikuti Monitorriau.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0853-6543-3434/0812-6686-981
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Monitorriau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan