MONITORRIAU.COM - Partai Demokrat menganggap koalisi partai politik pengusung capres-cawapres 02 di pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sudah tidak ada lagi. Di Demokratik sendiri tidak ada lagi di koalisi itu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Ia mendasari menyetujuinya, pada saat menyetujui ini.

"Melihat perkembangan terakhir-terakhir ini sepertinya memang koalisi 02 ini sudah tinggal nama," kata Ferdinand, untuk VIVA , Sabtu 8 Juni 2019.

Demokrat, menurut Ferdinand, yakin koalisi yang digawangi Partai Gerindra dan Prabowo Subianto itu, terlalu mendikte. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mendukung bukan rekan koalisi. Padahal, koalisi yang dibangun, bukan fusi atau penggabungan.

Demokrat Anggap Koalisi Prabowo-Sandi Tinggal Nama
"Demokrat itu harus-menjadi-harus menjadi partai yang disetujui dan menjadi sub ordinat dari Gerindra atau 02 yang tidak boleh Partai Demokrat-itu melakukan apa saja," katanya. 

Dia menyinggung, melakukan politik silaturahmi yang dilakukan Demokrat melalui Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, usai demokrasi 17 April 2019 lalu. Senang sudah dua kali, putra pertama SBY yang bertemu capres yang juga patahana, Joko Widodo. Baik itu di Istana Merdeka Jakarta maupun di Istana Bogor.

Ferdinand, dukungan Demokrat menjalin silaturahim seperti itu terlalu didikte oleh pihak 02.

"Seharusnya memutus silaturahmi dengan siapa pun selain pihak-pihak yang diinginkan oleh 02. Tentu saja ini sesuatu yang tidak boleh. Partai Demokrat berkoalisi, tidak berfusi dengan Gerindra atau dengan koalisi pihak lain," jelasnya. 

Maka, pertemuan dengan siapa pun yang dilakukan oleh Demokrat juga AHY yang mewakili, menurutnya merupakan hak dari Partai Demokrat. Tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, termasuk oleh koalisi 02.

"Buat Demokrat berdaulat dan mandiri untuk menentukan sikapnya dan untuk lakukan silaturahmi dengan komitmen. Apakah itu silaturahmi kebangsaan atapakah itu silaturahmi politik, atau silaturahmi kemanusian. Partai Demokrat tidak bisa menggunakan dan dihalang-halangi dengan hal itu," jelas Ferdinand.*** (viva)