PEKANBARU (MR) - “Abrasi di kawasan pesisir Riau seperti di kota Dumai, Meranti, Bengkalis dan Inhil sangat mengkhawatirkan, karena semakin hari semakin meluas. Abrasi tersebut disebabkan tidak adanya pemecah ombak yang bisa mengurangi dari pada gelombang air laut,” ungkap Abdul Kasim Anggota DPRD Provinsi Riau saat memberikan keterangan (20/06/2020).

Politisi PKS asal Dumai ini mengungkapkan bahwa telah banyak pemukiman masyarakat dan perkebunan masyarakat yang runtuh disebabkan oleh gelombang. Bahkan hutan mangrove semakin hari juga semakin berkurang, akibatnya tidak ada lagi penghalang yang menahan gelombang.

“Maka, saya berharap kedepan pemerintah pusat maupun provinsi Riau beserta pihak swasta untuk dapat ikut serta membangun tanggul-tanggul atau pemecah ombak. Selain itu, mangrove dibudidayakan kembali supaya perkampungan daratan pesisir tidak terbawa oleh arus gelombang yang menghantam pemukiman,” pungkasnya.

“Kepada pihak swasta yang berada di kawasan industri dan yang berada di kawasan pesisir untuk dapat membudidayakan penanaman mangrove kembali, karena dengan adanya mangrove di pesisir pantai itu dapat menahan gelombang dan mengurangi abrasi,” sambungnya.

Dikatakannya, gelombang terjadi karena banyaknya kapal-kapal besar keluar masuk yang membawa minyak bumi dan CPO ke luar negeri yang sering melintasi kawasan Pelintung dan Sungai Sembilan.

Sedangkan kapal masuk yang membawa berbagai material industri dal lainnya melintas melalui selat Rupat, Selat Teluk dan Selat Malaka, pelabuhan Pelindo dan pelabuhan-pelabuhan swasta seperti pelabuhan pabrik-pabrik CPO yang berada di sepanjang pesisir kota Dumai, di kawasan industri Pelintung dan Lubuk Gaung.

“Diperkirakan dalam per tahunnya hampir 5 meteran abrasi yang dihantam oleh gelombang. Apalagi kota Dumai dan Bengkalis serta Meranti yang berada di lintasan internasional. Yang mana kapal-kapal masuk melalui Selat Rupat untuk membongkar material maupun memuat bahan dan juga minyak bumi,” tutupnya. (Didin/red)