FITRA menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintahan yang kini dikendalikan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Selain itu, Fitra juga kecewa dengan Depdagri yang tidak melakukan verifikasi dengan sebaik-baiknya.

Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) RI yang bertugas melakukan verifikasi atas rancanagan APBD Pemerintah Provinsi Riau dinilai tidak serius dalam melakukan evaluasi. Faktanya, masih banyak anggaran yang dialokasikan secara berlebihan lolos dalam evaluasi tersebut.

Oleh karena itu, dikarenakan belum terlambat, maka FITRA Riau menyarankan kepada Gubernur Riau untuk melakukan evaluasi kembali atas perencanaan dana APBD tahun 2017. 

Memperketat anggaran perjalanan dinas serta anggaran-anggaran lain yang tidak perlu dilaksanakan tahun pada tahun ini. Gubenur Riau harus melakukan relokasi anggaran yang syarat dengan pemborosan tersebut untuk anggaran - anggaran yang lebih dibutuhkan kepada publik.

Sementara itu, ahli pers dari Dewan Pers, Mario A Khair saat dimintai pendapatannya tentang besarnya anggaran media ini mengatakan sangat tidak percaya jika selama ini anggaran publikasi media massa di Pemprov Riau sebesar itu. Pasalnya, dari beberapa rekan pengelola media di Riau yang mengaku kepadanya, rata-rata satu media khususnya media online hanya diberi Rp2,7 juta setahun. Dan menurutnya, data itu benar dan berlaku sama untuk semua media baik cetak, televisi maupun online.