JAKARTA (MR) – Setelah menggelar aksi 'Demo' didepan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Lingkungan Riau (AMMPLR) langsung bergerak menuju ke gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat yang merupakan Kantor dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI).

Pada saat sampai ke Gedung Manggala Wanabakti tersebut ratusan massa menyampaikan orasinya dan juga langsung disambut oleh Humas KLHK RI, Surya Abdul Gani, S.Sos, M.Sc.

Koordinator Lapangan (Korlap) AMMPLR, Riswan saat ditemui menyebutkan bahwa pihaknya meminta kepada pihak KLHK RI untuk memproses dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PKS PT. SIPP baik secara perorangan maupun koorporasi.

"Kita juga meminta KLHK RI agar segera memeriksa, dan menangkap Penanggung Jawab atau Direktur serta Manajemen dari PKS PT. SIPP lainnya," kata Koorlap AMMPLR, Riswan kepada wartawan.

Ditambahkannya, Kita juga memohon kepada pihak KLHK RI untuk segera menyetop atau menutup operasional kegiatan produksi dari PKS PT. SIPP yang berlokasi di Jalan Rangau KM 6, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dikarenakan PT. SIPP tidak mempunyai Izin dan apabila terus beroperasi maka pencemaran lingkungan akan terus terjadi.

"AMMPLR juga meminta kepada pihak KLHK RI untuk tidak takut dalam menangani penegakan hukum kejahatan lingkungan dan tidak mudah diintervensi diduga dari oknum anggota DPR RI serta pihak mana pun," terangnya.

Lalu, Ibu Sianturi merupakan warga berada disekitar PKS PT SIPP didampingi oleh Tina dan Leni saat itu mengutarakan kemana kami mau mengadu lagi dan sementara lahan yang biasanya untuk mencari makan semua tanaman sudah mati tercemar oleh air limbah.

"Kami juga sudah mengadu kepada pihak Polda Riau sebanyak 2 kali dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau namun sampai sekarang tidak ada respon sama sekali dari mereka," ujarnya.

Mau mengadu kepada anggota DPR RI, disebutkan Ibu Sianturi, Oknum anggota DPR RI dan Pejabat Lainnya juga diduga sebagai pembeking atau pemback up dari PKS PT. SIPP jadi kami bingung dengan siapa menyampaikan kejahatan lingkungan dari air limbah ini.

"Makanya kami jauh-jauh datang ke Jakarta, hanya ingin menyampaikan kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya dan Pak Jokowi atas apa yang dirasakan selama ini," tuturnya.

Lalu ia juga atas nama perwakilan masyarakat atau warga meminta PKS PT. SIPP di pidana dan di tutup karena sudah sangat meresahkan kami setiap hari menghirupkan bau limbah begitu tajam dipernapasan, kolam limbah sudah 2 kali jebol merusak kebun serta mencemari sungai. Kami jadi takut dan nyawa kami terancam.

"Masyarakat sangat mendukung kinerja KLHK RI dalam mengusut dugaan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh pihak PKS PT. SIPP," ungkapnya.

Sementara itu Humas KLHK RI, Surya Abdul Gani, S.Sos, M.Sc mengatakan kami akan coba untuk meneruskan atau berkoordinasi kepada pihak yang menangani permasalahan dari laporan para warga disini.

"Kami akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini secepatnya agar tidak ada menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat," pungkasnya. (HANDANA)