Nasional

Kebocoran Data Pada Lembaga Negara, PB HMI Gelar Diskusi Webinar

MONITORRIAU.COM - Mencari Solusi di Tengah Masifnya Kebocoran Data Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar diskusi publik melalui webinar dengan tema “Urgensi Keamanan Digital pada Lembaga Negara”, Sabtu, 17 September 2022. 
 
Diskusi publik kali ini dilakukan PB HMI sebagai respons atas ancaman terhadap kebocoran data-data penting negara yang terjadi akhir-akhir ini, seperti munculnya hacker bjorka yang menggegerkan publik.
 
Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama mengatakan di tengah jumlah pengguna internet dan digital di Indonesia yang semakin bertambah pesat, maka negara sebagai payung berlangsungnya negara harus memberikan rasa aman dan menggaransi setiap warga negara agar bijaksana dalam penggunaan digital. Raihan berharap dengan adanya diskusi publik ini, selain dapat membuka wawasan tentang keamanan siber juga dapat menjadi agenda untuk melahirkan gagasan bagi PB HMI untuk melakukan program kerja kedepannya maupun mendorong pemerintah dalam upaya keamanan siber. 
 
“Dari diskusi ini, diharapkan lebih bersifat mengkristal dan menjadi langkah kedepannya dengan menghadirkan gagasan dari PB HMI maupun di pemerintah yang didorong untuk membuat sebuah peraturan yang melindungi keamanan dan keadilan penguna digital,” ungkapnya.
 
Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Digitalalisasi dan Inovasi PB HMI, Vidiel Tania Pratama, diskusi publik ini akan mengerucut pada sebuah gagasan yang akan dibawa oleh PB HMI di era digital saat ini dalam upaya mendorong pemerintah untuk melindungi data-data penting negara dan data pribadi warga negara sehingga dapat terjamin keamanannya. 
 
“Di tengah perkembangan digitalisasi yang pesat, negara harus hadir dalam menegakkan keamanan siber, oleh karena itu PB HMI mendorong pemerintah untuk segara mengesahkan RUU PDP agar masyarakat dapat terlindungi dalam berselancar di dunia digita,” jelasnya.
 
Kominfo, BSSN dan lembaga negara lainnya harus serius dalam menyiapkan kemanana data, pombobolan data adalah kejahatan besar, Fenomena hadirnya Bjorka harus diselesaikan secara tuntas bukan hanya sekedar membentuk tim khusus, negara harus hadir dalam menciptakan keamanan siber nasional agar tidak terulang kembali, jika tidak mampu jujur kepada publik lalu mundur saja. 
 
Webinar mengenai urgensi keamanan digital pada lembaga negara ini dihadiri pemateri yang expert dan bepengalaman di bidang siber, diantaranya, Andi Budimansyah (Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia), Ardi Sutedja K. (Ketua Indonesia Cyber Security Forum), Al Akbar Rahmadillah (Founder Sobat Cyber Indonesia) dan harusnya Kepala BSSN Letnan Jendral TNI (Purn) Hinsa Siburian namun mendadak tidak bisa hadir pas acara yang dipandu oleh moderator, Muhammad Miqdad Nizam Fahmi dari Bidang Digitalisasi dan Inovasi PB HMI
 
Andi Budimansyah (Ketua FTII) memaparkan mengenai urgensi perlindungan data dan ketahanan siber pada Penyelenggaran Sistem Elektronik (PSE). Andi menyampaikan terdapat tiga konsep mendasar mengenai cyber security, yaitu confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas) dan availability (ketersediaan). 
 
“Dalam membangun ketahanan siber pada PSE harus adanya peningkatan kompetensi mengenai Cybersecurity bagi PSE, pembinaan dan pengawasan yang ketat bagi PSE dan rarmonisasi UU dan PP serta kerjasama antara komunitas,” harapnya.
 
Ardi Sutedja K. (Ketua ICSF) menguraikan mengenai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam transformasi digital. 
 
Dalam menghadapi transformasi digital dan mengupayakan kemanan digital maka perlu dibangun Budaya Digital diantaranya: 1) Situational Awareness; 2) Antisipatif dan Preventif.; 3) Keamanan dan Keselamatan; 4) Kolaboratif dan Koperatif.; 5) Saling Hormat dan Etika; 6) Penguasaan Bahasa Asing; dan 7) Literasi Digital.
 
Al Akbar Rahmadillah (Founder Sobat Cyber Indonesia) memaparkan mengenai urgensi cybersecurity di tengah Indonesia Digital Landscape. Menurut Akbar, dengan potensi dan penertasi Indonesia yang luar biasa bagi market digital, di satu sisi Indonesia masih darurat dalam hal cybersecurity.
 
“Pemerintah harus segera mengupayakan perlindungan data pribadi melalui regulasi maupun dan langkah-langkah konkret. Karena jika negara tidak mampu melindungi data pribadi warga negaranya sama dengan negara tidak melindungi hak asasi manusia warganya”, tegasnya.
 
Dalam webinar ini hadir kader-kader HMI dari berbagai daerah di Seluruh Indonesia dan masyarakat umum secara online yang turut memberikan gagasan, Sebagai penutup, moderator, Muhammad Miqdad Nizam Fahmi menyimpulkan bahwa dengan adanya berbagai fenomena ancaman terhadap keamanan siber seperti hacker bjorka yang meresahkan publik, dapat menjadi pelajaran bagi pemangku kebijakan dan kita semua agar lebih aware akan urgensi keamanan siber di era digital. 
 
“Tugas kita sebagai kaum terdidik harus mampu mengawal langkah cepat seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga keamanan siber. Organisasi seperti HMI serta lembaga-lembaga seperti Federasi Teknologi Informasi Indonesia, Indonesia Cyber Security Forum atau Sobat Cyber Indonesia yang di dalamnya berisi komponen warga negara yang terdidik harus mampu mengkaji dan memberikan solusi atas permasalahan yang tejadi dalam keamanan siber ini,” ungkapnya menutup sesi Webinar.




[Ikuti Monitorriau.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0853-6543-3434/0812-6686-981
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Monitorriau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan