JAKARTA (MR) - Banyak pihak bertanya-tanya, apa strategi kampanye yang dilakukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Karena memasuki pekan kedua masa kampanye, keduanya masih terlihat santai dan tenang dalam menjalankan kampanye mereka.

Bahkan Ahok lebih cenderung memilih kampanye senyap. Tanpa mau melibatkan media untuk mengikutinya saat blusukan ke rumah-rumah warga.

Tidak seperti pasangan calon lainnya, calon gubernur dan wakil gubernur nomor tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang sangat gencar melakukan kampanye ke pemukiman warga setiap harinya.

Ternyata inilah, alasan Ahok dan Djarot tampak lebih santai di putaran kedua ini. Alasan ini yang membuat mereka tidak ngotot melakukan kampanye.

Alasannya adalah, mereka hanya ingin menggunakan masa cuti kampanye ini untuk mengecek sejauhmana pelayanan publik yang telah dilakukan Pemprov DKI kepada masyarakat Jakarta.

Serta ingin menjadikan Pilgub DKI pada putaran kedua ini lebih cair, santai dan gembira. Karena putaran pertama sudah diliputi dengan ketegangan yang berbau SARA.

“Kita pikir waktu pendek. Jadi kita putuskan, manfaatkan masa cuti buat pekerjaan,” kata Ahok seusai bertanding basket dengan Djarot di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (19/3).

Itu sebabnya, lanjut Ahok, ia lebih sering turun ke rumah-rumah warga untuk memastikan mereka menerima pelayanan publik yang sedang dilakukan Pemprov DKI. Untuk menjamin keamanan warga tersebut, ia memutuskan tidak membawa media dalam setiap blusukannya.

“Aku cuma cek kerjaan saja, mumpung cuti. Lagi punya waktu, ya cek kerjaan kan. Aku cuma cek kerjaan. Eh pernah enggak Dinas Kesehatan datang kesini enggak? Masa orang sakit enggak pernah didatengin. Pernah saya catet nih, begitu aktif rapim saya panggil nih, kok ke tempat ini enggak sampai (pelayanan publik),” jelasnya.

Adanya teguran Bawaslu DKI terkait melakukan kampanye tanpa izin, mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan saat ia turun dan mendatangi rumah warga, ia tidak melakukan kampanye. Kegiatan yang ia lakukan hanya mengecek pelayanan publik yang diterima oleh warga.

Dalam blusukannya, selain tidak membawa media, ia juga tidak pernah mengajak orang memilih dirinya atau pasangan calon nomor dua.

“Kalau kampanye kan ngajak orang milih kita kan? Aku pernah enggak mengajak orang milih aku kalau ke lapangan? Enggak pernah tuh. Aku hanya cek kerjaan saja, mumpung cuti. Kita enggak pernah kampanye lho. Enggak pernah bilang pilih nomor dua, enggak pernah. Atau nanya, tahu enggak nomor saya berapa? Enggak pernah,” tukasnya.

Sehingga, karena tidak melakukan kampanye yang mengajak orang untuk memilih pasangan calon nomor dua, Ahok merasa tidak perlu lapor ke Bawaslu.

“Ya kalau kampanye perlu lapor kan,” tuturnya.

Selain blusukan, waktu cuti kampanye juga ia gunakan untuk melakukan refreshing. Jadi ketika ada para pendukung yang mengajak refreshing seperti main basket hari ini, ia pun menyanggupi untuk hadir.

“Lalu pendukung mengajak refreshing, ya begini lah. Kita ikutin saja. Main basket. Tahu enggak sekarang, bolanya jadi ringan banget. Dipelanin enggak sampai,” ujarnya tertawa.

Djarot membenarkan pernyataan Ahok. Ia bersama Ahok ingin menciptakan suasana Pilgub DKI yang damai, gembira dan cair tanpa disertai adanya ketegangan berbau SARA yang dapat memecah belahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Katanya kan, pesta demokrasi harus menggembirakan. Makanya kita selalu happy saja,” kata Djarot.

Namun ia membantah kalau ia dan Ahok hanya bersenang-senang tanpa memikirkan strategi untuk memenangkan putaran kedua. Justru mereka berdua ingin melakukan kegiatan yang mengalir dan cair bersama warga. Untuk memastikan apakah selama ini program dan pelayanan Pemprov DKI dapat dinikmati warga.

“Bukan senang-senang. Bikin cair, mengalir dan kalau kita turun harus ada hasil buat warga. Jadi bukan hanya ngomong doang. Tapi betul-betul kasih solusi yang nyata, yang konkrit. Kampanye kan gitu. Bukan hanya menyampaikan visi misi. Tapi apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak, konkrit atau tidak,” jelasnya.

Namun harus dibedakan antara kegiatan kampanye atau kegiatan mengecek kinerja Pemprov DKI di kehidupan warganya. “Eh sekarang begini, kalau mau laporan, kalau kita mau nonton bioskop, laporan enggak? Misalnya, kalau kita mau ke pasar, cek harga, laporan ke Bawaslu? Kalau kita ke sungai, lihat banjir, laporan enggak? Jadi kriteria kampanye harus jelas,” tegasnya.*** (beritasatu)