JAKARTA (MR) - Ketua DPR RI, Setya Novanto menilai peringatan hari Perempuan Internasional yang sejatinya jatuh setiap tanggal 8 Maret ini sebagai sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan atas pencapaian kaum perempuan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Hal tersebut diungkapkannya dalam sambutan sekaligus pembukaan acara International Women's Day di ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

"Sebagai bagian dari komunitas global, DPR RI dimotori oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) turut memperingati hari Perempuan Internasional yang sejatinya jatuh setiap tanggal 8 Maret, hal ini semata untuk mengapresiasi dan menghargai pencapaian kaum perempuan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik," ujar Novanto.

Peringatan hari perempuan Internasional tahun ini, lanjut Novanto, bertemakan Women in the changing world of work: Planet 50 :50 by 2030 merefleksikan agenda pembangunan global yang menekankan pada pentingnya kesetaraan gender. Di tahun 2015 lalu, para pemimpin dunia dan komunitas global telah sepakat untuk mewujudkan kesetaraan gender pada tahun 2030 sebagai salah satu dari 17 tujuan pembangunan (sustainable development goals).

Salah satu target yang ingin dicapai adalah memastikan partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta memberikan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan kebijakan, baik di bidang politik dan ekonomi maupun di dunia pekerjaan secara umum.

"DPR RI menyadari bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, kita perlu meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. UU Nomor 8 tahun 2012 secara jelas memberikan mandat kepada partai politik yang akan mengikuti pemilu untuk menyertakan sekurang-kurangnya tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat pusat dan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif," lanjut politisi dari fraksi Partai Golkar ini.

Isu keterwakilan perempuan ditambahkan Novanto juga tengah dibahas secara serius dalam revisi UU Pemilu tahun ini. Pihaknya meyakini bahwa dengan memberikan affirmative action kepada perempuan, akan lahir banyak perempuan tangguh di bidang politik dan kebijakan publik.

Pada kesempatan itu selain Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Assegaf hadir beberapa pembicara perempuan, yakni anggota Komisi I DPR RI Ida Fauziyah; Annisa Larasati Pohan, pendiri yayasan Tunggal Dewi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak; Siti Zuhro Peneliti dari LIPI; Laksma TNI drg. Andriani; serta Duta Besar dari Swedia, Johanna Brismar Skoog.*** (dtc)