PEKANBARU (MR) - Persaingan bisnis hotel tidak sehat di Pekanbaru, menjadi salah satu pemicu ledakan PHK. Hal ini perlu diwanti-wanti pemerintah.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Ondi Sukmara mengatakan, jika tidak ada solusi baik dari pemerintah, masalah ini akan mengancam bisnis perhotelan di Pekanbaru. Karyawan hotel terancam dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kajiannya sederhana. Kalau hotel tumbuh tidak terkendali, akan muncul persaingan yang tidak sehat. Okupansi melemah. Yang jadi korban itu karyawan harian dan karyawan kotrak," katanya, Kamis (30/03/2017).

Dia melihat, situasi seperti ini sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Terjadi perang tarif. Sementara tingkat hunian juga tidak bertambah.

Dalam catatab PHRI, dalam kurun waktu 2 tahun belakangan rata-rat tingkat okupansi hotel hanya 60% sampai 65%. Idealnya okupansi harus capai 70%, baru hotel bisa dapat keuntungan.

Dengan tingkat okupansi demikian, hotel hanya sanggup untuk bertahan. Jika pemerintah terus mengeluarkan izin untuk hotel baru, maka persaingan kian ketat. Tinggal menunggu waktu untuk ledakan PHK karyawan hotel di Pekanbaru.

PHRI berharap pemerintah lebih selektif dalam mengeluarkan izin. Tidak hanya kajian keuntungan daerah dari pungutan pajak, tapi juga mempertimbangkan keberlangsungan lapangan pekerjaan.(FT10/BTP)