JAKARTA (MR) - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 20-21 April 2017. Ini merupakan rangkaian kunjungannya ke Asia Pasifik termasuk Australia, Jepang, dan Korea Selatan.

Terkait hal itu, pengamat hubungan internasional sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, justru berpendapat bahwa sebaiknya wapres AS membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Hikmahanto menyatakan setidaknya ada empat alasan.

"Pertama, Pemerintah AS melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan secara unilateral (sepihak) ke Suriah. Masyarakat Indonesia pasti menentang dan ini menyulitkan posisi pemerintah bila menerima Pence," kata Hikmahanto lewat pernyataan pers yang diterima SP, hari Senin (10/4).

Kedua, kebijakan pemerintah AS yang tidak bersahabat terhadap dunia Islam, termasuk membuat executive order dari negara yang dikualifikasi sebagai negara teror yang populasinya Muslim.

"Ini juga akan membuat pemerintah kikuk ketika menerima Wapres Pence," ujar Hikmahanto.

Ketiga, Presiden AS Donald Trump memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara yang mencurangi AS dalam perdagangan internasional.

"Ini tentu tidak bisa diterima oleh Indonesia. Kalaulah Indonesia dituduh demikian harusnya Indonesia dibawa ke Dispute Settlement Body WTO di mana AS dan Indonesia adalah anggota," tambahnya.

Keempat, ada isu bahwa Pence ke Indonesia dalam rangka urusan Freeport. Hal ini sudah tidak relevan lagi mengingat Freeport sudah menerima untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kehadiran Pence justru akan dicurigai publik agar Indonesia melakukan kompromi baru," katanya.

Hikmahanto menambahkan jika Pence tetap akan datang ke Indonesia maka kehadirannya tidak akan disambut secara antusias seperti mantan presiden AS Barack Obama atau mantan menteri luar negeri Hillary Clinton saat datang ke Indonesia. Sebaliknya, menurutnya, akan ada demo-demo oleh masyarakat terhadap kebijakan AS belakangan ini.*** (brt1)