JAKARTA (MR) - Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Anti-Kekerasan melaporkan pemilik akun Facebook Dwi Ardika, lantaran mengunggah pernyataan yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada golongan, khususnya kaum perempuan, berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta.

Salah satu aktivis, Ita Fadia Nadya, mengatakan pihaknya menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat aduan, termasuk meminta keamanan terhadap perempuan secara umum.

"Kami mau mengangkat keamanan perempuan secara umum. Kita tidak bicara Pilkada, tapi bicara keamanan perempuan secara umum," ujar Ita, di Mapolda Metro Jaya, Senin (17/4).

Ia mengatakan Dwi pernah menulis pernyataan pada tanggal 14 Maret 2017 yang berbunyi "Intinya yang dukung ahok itu goblok dan gak bermoral halal darahnya dibunuh dan halal juga kalau wanita diperkosa rame-rame."

Menurut Ita, laporan atas pemilik akun Facebook Dwi Ardika telah diregister dengan nomor LP/1905/IV/2017/PMJ/Dit. Reskrimum, terkait dugaan melanggar Pasal 156 KUHP tentang Ujaran Kebencian.

"Kita tidak melapor secara individu ya, tetapi kita melaporkan sebuah teror ujaran yang kita dapatkan dari medsos (media sosial), khususnya Facebook ada beberapa. Tapi salah satunya kita dapat dari saudara Dwi Ardika," ungkapnya.

"Secara khusus disebutkan kepada pendukung Ahok. Tapi kami sebagai perempuan ini sudah meneror kami, keamanan kami, tubuh kami sudah terancam dengan ujaran ini."

Dikatakannya, ujaran-ujaran ini sama seperti yang terjadi pada tahun 1998 silam. Kasus ini juga sudah menyangkut masalah keamanan negara, sehingga ditangani Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Sebelum perkosaan massal, itu ada ujaran-ujaran seperti ini. Karena saya mengalami langsung '98, ujaran seperti ini sudah kami lihat. Kalau dulu karena belum ada medsos, itu lewat selebaran, sopir-sopir bajaj, sopir taksi, dan lewat pager itu banyak. Kejadiannya ada pemerkosaan. Kami perempuan Indonesia tidak ingin seperti itu terjadi lagi," tegasnya.

Ia berharap, Pilkada DKI Jakarta berlangsung damai dan aparat bisa memberikan rasa aman ke semua warga negara.

"Negara bisa memberikan rasa aman kepada perempuan, jangan perempuan menjadi objek permainan politik. Demokrasi tidak harus mengorbankan gender, 1998 trauma yang paling dalam untuk kami. Mereka khawatir, mereka takut itu terjadi kembali. Kami tidak mau terfokus pada Pilkada, tapi pada ujaran kebencian yang menyasar tubuh dan seksualitas perempuan. Kami ingin tidak ada lagi kekerasan yang menyasar tubuh dan seksualitas perempuan," tandasnya.*** (brt1)