PEKANBARU (MR) - DPRD Kota Pekanbaru kembali gelar rapat paripurna kedelapan tentang pandangan umum setiap fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016 dan pendapat Kepala Daerah Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (6/7) sekitar pukul 11.00 WIB.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono, yang diwakili perwakilan Pemko Pekanbaru oleh Setko Pekanbaru M Noer tampak terlihat khitmat hingga ahir.

Adapun pandangan umum fraksi fraksi di DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016 yang telah disampaikan, semua fraksi fraksi di DPRD menanggapi adanya kelemahan Pemko Pekanbaru terhadap pengelolaan keuangan daerah karena rendah dan lemahnya penyerapan pendapatan asli daerah (PAD) serta meminta agar pemko dapat mencari solusi untuk meningkatkan PAD di tengah rasionalisasi anggaran.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ruslan Tarigan saat menyampaikan pandangan umum fraksi PDIP bahwa, menurutnya banyak perkantoran di kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin, begitu juga banyaknya pungli di OPD Kota Pekanbaru.

Dalam menanggapi Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Setko Pekanbaru, M Noer mengatakan bahwa ranperda tersebut merupakan amanah UU dan harus ditetapkan dengan perda.

“Prinsipnya Pemko Pekanbaru menyetunjui ranperda tersebut sesuai, tetapi harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan harus mengikuti peraturan yang berlaku,” ujarnya dilansir RiauPos.co.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono kepada Riau Pos mengatakan, bahwa pandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD itu, banyak menanggapi masalah PAD yang tidak tercapai sesuai taget yang ditentukan oleh kepala daerah.

“Ya, yang jadi permasalahannya tidak tercapainya PAD menjadi sorotan teman-teman di DPRD,” Jelasnya.
Dari pada itu, politisi Demokrat ini meminta setiap OPD untuk dapat mengais PAD pada sektor-sektor yang dianggap memiliki retribusi PAD yang besar.

“Ya kami minta, setiap OPD harus bekerja dan menggenjot PAD, agar pembangunan di Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik di tengah rasionalisasi anggaran dari pusat,” katanya lagi.