DUMAI (MR) - Kabar pungutan bagi siswa-siswi magang di RSUD Kota Dumai mendapat tanggapan berbagai pihak. Kali ini Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Dumai, Uber Firdaus angkat bicara.

 

Kepada monitorriau.com, Uber mengaku kecewa dan prihatin adanya pungutan tersebut. Apalagi dasar pungutan tersebut yang menurut Dirut RSUD Dumai adalah Perwako Dumai No 10 Tahun 2010, seperti yang diberitakan salah satu media online sebelumnya. 

 

"Jelas ini sangat mengecewakan, kita mestinya mendorong program-program pemerintah. Bukannya malah memberatkan calon penerus bangsa dalam menempuh pendidikan," kata Uber Firdaus.

 

Terkait perwako yang dikatakan Dirut RSUD Dumai, dr Syaiful sebagai dasar pungutan sebesar Rp.70.000 bagi setiap anak magang, Uber menilai Perwako itu harus ditinjau ulang. Karena ini sangat bertentangan dengan nawacita ke delapan pemerintahan Jokowi-JK.

 

Dalam nawacita ke delapan, pemerintah Jokowi-JK tertuang dalam bidang pendidikan, ditegaskan bahwa  yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing, dan melakukan revolusi karakter bangsa. 

 

"Harus ditinjau Ulang! dan harus diingat ini sangat mencederai makna pendidikan," ungkapnya.

 

Uber juga meminta Walikota Dumai, H.Zulkifli AS segera menanggapi dan merespon hal ini. Jangan sampai lepas tangan karena ini memang gawenya walikota. "Walikota jangan sampai menyalahkan bawahan saja, harus ditindak lanjuti persoalan ini," pungkasnya.

 

Diberitakan sebelumnya di salah satu media online, siswa-siswi yang magang di RSUD Kota Dumai harus membayar Rp. 70.000 per orang oleh pihak RSUD Dumai. Dirut RSUD Kota Dumai, Dr.Syaiful ketika dikonfirmasi, mengatakan masalah anak magang harus membayar itu diatur dalam Perwako Kota Dumai No 10 Tahun 2010. (red/gjs)