Di pihak lain, Muhammadiyah lewat ketuanya Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa akar terorisme di Indonesia harus dilihat secara jernih. Selain itu, butuh pendekatan menyeluruh untuk dapat menangkal aksi terorisme.

"Selama ini penanganan kasus terorisme yang sudah berlangsung hampir dua puluh tahun ini terkesan tertutup dan tidak transparan, sehingga membuat kecurigaan-kecurigaan yang mengarah pada ketidakpercayaan beberapa segmen masyarakat," ujarnya dikutip laman resmi Muhammadiyah.

Busyro menambahkan, banyaknya terduga teroris yang mati sebelum masuk pengadilan menambah besarnya desakan dari elemen masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan program antiteroris dan deradikalisasi yang telah berlangsung selama ini. "Kita tidak sepakat dengan terorisme, tetapi kita juga tidak sepakat cara-cara antiteroris yang dilakukan tidak profesional dan martabat," kata Busyro.

Sebelumnya, sempat beredar kabar mengenai terduga teroris Siyono yang tewas secara misterius setelah dibekuk Densus 88 Antiteror. Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Komisi Nasional (Komnas) HAM melakukan autopsi terhadap jasad Siyono. Hasil autopsi mengungkapkan adanya luka di dada Siyono yang menyebabkan kematian. Hasil autopsi juga mengungkapkan jenazah Siyono belum pernah diautopsi sebelumnya dan tidak terdapat tanda-tanda bekas perlawanan.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari lalu setuju untuk menaikkan anggaran pemberantasan terorisme untuk BNPT. Peningkatan anggaran itu akan memberikan peluang bagi lembaga itu untuk merekrut lebih banyak personel dan memperkuat struktur serta fungsi lembaga.

Sebelumnya, BNPT merasa alokasi anggaran lama sebesar Rp311 miliar tidak cukup untuk mengoptimalisasi peran lembaganya, terutama dalam urusan derakalisasi. Untuk 2016, pemerintah mengalokasikan Rp330 miliar plus Rp200 miliar untuk pembelian lahan yang ditujukan bagi pembangunan markas baru BNPT.

 

sumber: beritagar.id