JAKARTA (MR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap bersinergi dengan jajaran Korps Bhayangkara untuk mengamankan tahun politik 2018. Hal itu untuk menciptakan suasana demokrasi yang lebih sehat.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief menyatakan, pihaknya mendukung langkah Polri ‎membentuk Satgas anti politik uang untuk mengantisipasi adanya politik transaksional di Pilkada 2018. Sebab, ‎masih banyak pejabat daerah di 2017 yang terjerat kasus korupsi.

"‎Agar kita mendapatkan pimpinan-pimpinan yang lebih baik maka harus kita perhatikan secara bersama dan oleh karena itu maka Polri dan KPK perlu menjaga itu,‎" kata Syarief saat dikonfirmasi.

Syarief menjelaskan, koordinasi antara KPK, penyelenggara Pemilu, dan institusi Polri perlu dilakukan untuk mencegah adanya politik uang yang kemungkinan akan marak terjadi dalam proses pemungutan suara.

"Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dengan pemanfaat uang untuk mendapatkan suara mudah mudahan itu bisa kita cegah‎," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Tujuannya untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar tidak melakukan politik uang.

Tito telah berkomunikasi dengan pimpinan KPK yang menyambut baik rencana pembentukan satgas anti politik uang itu. Ia menyatakan, Kabareskrim Komjen Pol Ari Doni Sukmanto akan bekerja sama dengan KPK guna mengawasi pilkada dari potensi praktik politik uang.

 

 

Sumber : Okezone.com