MONITORRIAU.COM – Badan Urusan Logistik atau Bulog, akan mulai mendistribusikan beras sejahtera atau beras rasta kepada masyarakat pada pertengahan Maret 2018. Telah disiapkan sebanyak 250 ribu ton beras untuk masyarakat.

"Langkahnya jelas, pertama kita akan mempercepat penyaluran bansos rastra. Sampai maret ini kurang lebih masih tambah sekitar 250 ribu ton kemudian tadi Presiden izinkan April diguyurkan juga pada Maret 400 ribut ton," jelas Kepala Bulog Djarot Kusumayakti, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 2 Maret 2018.

Sementara untuk menekan harga beras yang saat ini masih tinggi, Djarot mengatakan pihaknya akan melakukan langkah operasi pasar. Walau di sejumlah daerah, diketahui sudah panen.

"Jangan  bicara serapan, hari ini bicara gimana turunkan harga. Jadi kita ditambah operasi pasar," katanya.

Operasi pasar itu juga, yang sudah diminta oleh Presiden Jokowi. Bulog akan melakukan langkah itu, untuk kembali menekan harga.

"(Operasi pasar) di seluruh Indonesia," katanya.

Akurasi Data

Tidak akuratnya data produksi beras nasional dinilai menjadi biang keladi kisruhnya isu soal beras. Penyataan pemerintah soal swasembada ternyata paradoks karena kenyataannya harga beras melonjak.

Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, mengatakan bahwa klaim Kementerian Pertanian yang menyatakan adanya surplus beras 17,6 juta pada akhir 2017, telah membuat pemerintah terlena.

Padahal menurug Bulog, stok beras sudah terlihat menurun sejak Desember 2017. Hingga 4 Februari bahkan hanya berada pada angka 700 ribu ton. Data penurunan stok beras juga disampaikan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo.

Kondisi penurunan stok ini yang menjadi alasan Kementerian Perdagangan memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Keputusan ini diambil sebagai upaya menutupi kebutuhan konsumsi sekitar 2,4-2,5 juta ton per bulan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf dalam keterangan resminya, mengatakan rendahnya kredibilitas data produksi beras memang menjadi penyebab naiknya harga beras diikuti kelangkaan pasokan.

Karena itu, KPPU menyarankan agar dilakukan audit data produksi beras di BPS dan Kementerian Pertanian bersama dengan perguruan tinggi, sehingga tidak terus-menerus menjadi sumber perdebatan.*** (viva)