JAKARTA (MR) - Untuk menyelamatkan defisit anggaran karena sulitnya mencapai target penerimaan pajak, pemerintah harus rela untuk memangkas anggaran belanja. Berdasarkan hitungan ekonom, pemotongan anggaran yang perlu dilakukan oleh pemerintah di atas Rp 200 triliun. 

Kepala ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Anggito Abimanyu menilai, di awal bulan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana untuk memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga senilai Rp 133,8 triliun. Aksi tersebut memang mau tidak mau harus dilakukan. Bahkan menurut Anggito, angka tersebut masih belum cukup untuk menyelamatkan pemerintah dari defisit anggaran

Pemotongan anggaran sebesar Rp 50 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebenarnya terhitung sangat kecil. Akibatnya, saat ini pemerintah terpaksa kembali harus memotong anggaran untuk menyelamatkan APBN.

‎"APBN itu jangkar perekonomian, yang harus dijaga, harus aman. Kita punya UU Nomor 17 Tahun 2003 itu yang selamatkan fiskal kita, punya batasan defisit dan safe guard utang. Pada waktu APBN itu dipotong Rp 50 triliun, itu sebenarnya tidak bisa selamatkan," ujar dia di Jakarta, Senin (15/8/2016).

Sementara itu, rencana pemotongan anggaran ‎kedua sebesar Rp 133,8 triliun juga dinilai belum cukup. Anggito menyatakan, setidaknya pemerintah harus memotong anggaran sebesar Rp 200 triliun jika ingin menyelamatkan APBNP 2016.

"Angka yang dipotong Rp 133 triliun ini terlalu kecil, apalagi target tax amnesty selum sesuai hasilnya. Harusnya sekitar Rp 200 triliun-Rp 250 triliun untuk bisa selamatkan APBNP," kata dia.

Anggito juga mengatakan, selain menyelamatkan defisit anggaran, secara lingkup yang lebih luas pemotongan anggaran ini penting untuk menjaga kestabilan makro ekonomi. Dengan demikian, pemerintah tidak punya beban yang harus ditanggung di tahun berikutnya.