Riau

Hearing Soal Harga Kelapa, Dewan Minta Pihak Perusahaan Atasi Antrian Bongkar-Muat

TEMBILAHAN (MR) - Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan Hearing bersama sejumlah pihak terkait harga kelapa di Ruang Banggar DPRD Jalan HR Soebrantas, Tembilahan, Kamis (20/9/2018).

Hearing tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil H Amd Junaidi dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Inhil, Asisten II Setdakab Inhil Afrizal, Plh Asisten III RM Sudinoto, Plt Kadisperindag Inhil Azwar C, Kabag Hukum, Bagian Perekonomian, pihak PT Pulau Sambu Grup Sungai Guntung, pihak KPPBC TMP C Tembilahan serta Aliansi Gempa dan sejumlah petani Inhil.

Yang menjadi pokok pembahasannya ada tiga item, pertama terkait pelaksanaan Perda nomor 3 tentang Tata Niaga Kelapa dan Perda nomor 4 tentang Sistem Resi Gudang.

Pokok pembahasan kedua adalah harapan dan permintaan kepada Pemkab Inhil untuk berkomitmen mendorong peningkatan harga kelapa dalam. Dan terakhir, membahas tentang pelabuhan parit 21 sebagai pelabuhan ekspor-impor di dalam mendukung pelaksanaan resi gudang

Dari panjangnya pembahasan, ternyata kesulitan masyarakat tidak hanya soal harga kelapa. Namun juga masalah penjualan ke perusahaan. Pasalnya, PT Pulau Sambu Grub Sungai Guntung hanya menyediakan 1 dermaga sehingga antrian bongkar-muat dinilai terlalu lama.

"Kepada PT Pulau Sambu, diminta untuk menambah dermaga untuk mengurangi antrian, karena efeknya cukup banyak. Sudahlah harga kelapa murah, duit yang diterima juga tertunda, belum lagi kualitas kelapa bisa rusak karena terlalu lama dalam kapal," cetus salah seorang Anggota DPRD Inhil, Edi Gunawan.

Terkait hal ini, dijawab langsung oleh Perwakilan PT Pulau Sambu Grub, Ahlim Ginting bahwa masalah pembongkaran, pihaknya angkat dari kapal langsung dilakukan full 24 jam.

Bahkan katanya, alat pengangkatpun ditambah menjadi 11 unit dari 7 unit sebelumnya.

"Masalah harga kelapa ini bukan hanya petani, namun masalah kita juga dari perusahaan. Bahwasanya, harga kelapa seperti sekarang ini, petani mungkin tidak bertahan lama, efek non job para petani akan berimbas terhadap kami sebagai industrinya akhirnya sulit banti untuk berjalan," ujarnya.***(mir)




Loading...

[Ikuti Monitorriau.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0853-6543-3434/0812-6686-981
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Monitorriau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan