Riau

Provinsi dan Pemda se Riau Terancam Tak Dapat DAK

PEKANBARU (MR) - Dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di provinsi dan kabupaten/kota se-Riau, Dinas Kebudayaan Riau terus berusaha untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun sayangnya, sampai saat ini kabupaten/kota belum membentuk tim dan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) ke Dinas Kebudayaan (Disbud) Riau.

Padahal, naskah PPKD itu sebagai syarat untuk mendapatkan DAK dari APBN. Dari 12 Kabupaten Kota baru 4 daerah yang menyelesaikan naskah PPKD.

Atas kondisi itu, Kepala Disbud Riau, Yoserizal Zein sangat menyayangkan sekali kabupaten/kota tidak mendapatkan DAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akibat tidak adanya dukungan penuh dari daerah. Bahkan ada daerah yang tidak peduli dengan kebudayaan.

“Tentu sangat disayangkan kalau kita tidak mendapatkan DAK. Hanya karena tidak adanya keseriusan dari daerah yang menyiapkan PPKD dan dukungan dari Bupati. Sekarang yang siap itu baru Siak, Kampar, Meranti, Dumai, dan Kuansing. Itupun naskahnya belum ditandatangani Bupatinya," kata Yoserizal.

Apalagi menurutnya terhitung tanggal 5 Oktober menjadi hari terakhir penyerahan PPKD ke kementerian. Jika terlambat maka sama sekali provinsi dan daerah tidak mendapatkannya. Namun ia tetap optimis beberapa daerah yang telah menyelesaikan naskahnya bisa selesai tepat waktu.

"Kalau kita provinsi sudah siap. Berapapun yang selesai itulah yang dimasukkan. Daerah lain yang tidak mendapatkan DAK jangan ada penyesalan, dan ini sangat penting untuk anggaran kebudayaan di daerah," ujarnya.

Yoserizal menyatakan, jika tahun ini tak mengajukan, maka dipastikan sampai lima tahun ke depan tak mendapat DAK kebudayaan dari Kemendikbud.

"Kalau tak terima DAK jangan disalahkan provinsi. Kita sudah ingatkan, tapi masih ada juga yang belum menyelesaiakan PPKD," tukasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rawa menjelaskan bahwa, Undang-Undang Nomor 5 tentang PPKD ini baru dibentuk tahun 2017 yang lalu, tentang pemaduan kebudayaan, daerah dan nasional. Dan sosialisasinya telah dilakukan beberapa kali di daerah. Namun tetap saja daerah masih tidak begitu serius menanggapinya.

"Kami ditugaskan dari Pemerintah untuk melakukan pemajuan kebudayaan yang milik daerah. Dan ada 11 objek pemajuan kebudayaan daerah yang tertuang dalam UU tersebut. Nah daerah untuk mendapatkan anggarannya sudah disosialisasikan, tapi sampai saat ini belum ada yang final. Sementara lusa sudah habis waktunya," katanya.

Dia mengatakan, UU ini yang dimaksud kebudayaan bukan seni saja tapi hajat hidup masyarakat. UU ini bagaimana untuk jati diri bangsa tetap ada dalam terpaan godaan globalisasi yang dahsyat, yang berpijak pada jati diri bangsa. 

"Untuk itulah kami sudah sosialisasi ke daerah, UU mewajibkan seluruh perencanaan harus partisipatif melibatkan masyarakat secara umum. Termasuk provinsi jika tidak mendapatkan dukungan juga tidak akan mendapatkannya," katanya.




Loading...

[Ikuti Monitorriau.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0853-6543-3434/0812-6686-981
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Monitorriau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan