PEKANBARU (MR) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat soal anggaran belanja langsung yang terkuras untuk pembayaran gaji pegawai.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Selasa (21/11/2018). Menurutnya hal ini perlu disampaikan agar semua pihak mengerti tentang persoalan tersebut. 

"Artinya ini persoalan kita bersama, bukan persoalan Pemprov Riau saja. Ini akan tetap berdampak kepada hak-hak orang lain, masyarakat, pengguna infrastruktur dan pemanfaatan pelayanan," katanya. 

Ahmad Hijazi menjelaskan, dulu sebelum ada Undang-Undang 23 tentang urusan pemerintah konkuren, Pemprov Riau hanya memiliki pegawai 8 ribu. Namun adanya peralihan pegawai Pemprov atas undang-undang tersebut bertambah menjadi 18 ribu.

"Nah, panambahan pegawai itulah menyebabkan bertambahnya belanja pegawai dan tunjangan, yang dulu hanya Rp950 miliar sekarang menjadi Rp2,5 triliun," ujarnya. 

Ia menjelaskan, dimana dulunya anggaran Rp1,5 triliun itu digunakan untuk belanja langsung seperti kegiatan-kegiatan yang ada di OPD. Sekarang anggaran itu digunakan untuk menambah belanja pegawai. 

"Belum lagi operasional UPT-UPT di kabupaten/kota yang semua sekarang menjadi tanggung jawab provinsi. Seperi UPT LHK, ESDM dan Disdik. Konkuren peralihan pegawai itu punya banyak rentetan yang dibebankan ke provinsi," paparnya. 

Dalam persoalan ini, dia menegaskan Pemprov Riau tidak keberatan membayar gaji pegawai, karena ini sudah menjadi kewajiban untuk membayarkannya, namun dengan cara mengurangi anggaran yang selama ini digunakan untuk belanja langsung. 

"Karena pindahnya pegawai ke provinsi tidak serta merta diikuti perpindahan penerimaan dari sumber untuk pembayaran gaji," cetus Ahmad Hijazi. 

Atas kondisi itulah, lanjut dia, akibatnya pelayanan publik dengan anggaran yang tersedia menjadi menurun. Kemudian ditambah lagi dengan tunda salur dan sebagainya.

"Mestinya diharapkan pemahaman semua pihak dengan kondisi dan situasi seperti ini, serta tak bisa lagi berharap banyak dan sepenuhnya dengan APBD Riau. Misalnya yang biasa mendapatkan beasiswa tertunda dan RLH berkurang," ujarnya lagi. 

Tak hanya itu, menurutnya pembangunan jalan yang biasa 200 Km sekarang tinggal 100 Km, jembatan 50 tinggal 20. Kemudian yang biasa mendapatkan anggaran pelatihan banyak untuk peningkatan kompetensi aparatur maupun masyarakat berkurang. 

"Biasa satu OPD belanja Rp100 miliar sekarang Rp50 miliar. Misalnya Dispora awalnya Rp80 miliar tinggal Rp30 miliar. Makanya ini perlu sampaikan kepada masyarakat. Itu semua dalam rangka memenuhi hajat pegawai, itu yang berat, tapi itu lah yang terjadi," cakapnya.

 

Sumber : Cakaplah.com /  Editor : Didin Marichan