"Sebab penggunaan aset tanah TNI AU untuk jalur kereta api dengan menggunakan pola alih sesuai ketentuan yang berlaku. Segera dibuat naskah pernyataan bersama antara TNI AU dengan pihak perkeretaapian Kemenhub,"terangnya lagi.

Dalam arahannya, hasil notulen ini nantinya akan diserahkan kepada pimpinan tinggi TNI AU sebagai bahan pertimbangan apakah pembangunan jalur kereta api ini bisa dilanjutkan atau tidak, sebab nantinya akan melintas di kawasan Satradar yang merupakan salah satu objek vital (obvit) pertahanan negara.

"Notulen rapat ini nantinya akan kita sampaikan kepada badan pertimbangan pempinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut terkait kelanjutan pembangunan kereta api yang melintas di Satrad 232 Dumai," ujarnya.

Lalu, Untuk tahapan konsolidasi publik dalam penetapan lokasi jalur kereta api dapat dilanjutkan oleh Pemprov Riau dan Pemko Dumai setelah permohonan penggunaan aset TNI AU dijadikan jalur kereta api yang mendapat persetujuan pimpinan TNI AU.

Kemudian, segenap pihak terkait yang hadir kala itu sepakat dan menandatangani rapat notulen tersebut diantaranya Kadisfaskonau selaku pimpinan rapat Marsekal Pratama TNI Ir Ruslan Effendi Msc, Dansatrad 232 Dumai Mayor Lek Boy Syahril Anwar, Kasubdisbin BTB selaku notaris Kolonel Sus Tjoni Hendro Susanto, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, Asisten I Pemprov Riau Ahmad Syah Harrofie dan Direktur Lalulintas dan angkutan kereta api Kemenhub Ir Zulfikri.

Sementara itu, di kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Dumai, Eko Suhardjo usai rakor mengatakan pihaknya sangat mendukung sepenuhnya pembangunan jalur kereta api lintas Sumatra bagian utara yang melintas di Kota Dumai.

"Sesuai tupoksi kita akan membantu proses pembangunan, dimana dari notulen kesepakatan kali ini kita mendapat tugas membantu proses sertifikasi tanah Satrad TNI AU dan kita komit akan membantu guna proses pembangunan jalur kereta api dapat berlangsung secepat mungkin," ujar Eko Suharjo.*** (rls/hms/red)