PEKANBARU (MR) - Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada bulan September 2016 sebesar 501,59 ribu atau 7,67 persen dari jumlah penduduk Riau. 

Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 61,33 ribu jiwa jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang berjumlah 562,92 ribu atau 8,82 persen dari jumlah penduduk Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Ader Gultom kepada wartawan, belum lama ini. Ia mengatakan secara relatif terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1.15 poin dari 8,82 persen pada September 2015 dan menjadi 7,67 persen pada bulan September 2016.

"Untuk penghitungan angka kemiskinan ini kita bedakan untuk yamg tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan," ungkapnya.

Dikatakannya, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau yang tinggal di daerah pedesaan September 2016 mencapai 337,47 ribu penduduk, turun sebesar 50,66 ribu penduduk jika dibandingkan dengan September 2015 yaitu 388,13 ribu penduduk.

"Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau yang tinggal di daerah perkotaan September 2016 sebesar 164,12 ribu jiwa turun sebesar 10,67 ribu jiwa jika dibandingkan dengan September 2015 yaitu 174,79 ribu jiwa," bebernya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

"Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran," ujar Ader.

Ia menjelaskan dengan pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan," jelasnya lagi.

Lanjutnya, sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) September 2015 dan September 2016.

"Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditas pokok bukan makanan," ungkapnya.(halloriau)