JAKARTA (MR) - Kedatangan Presiden Perancis Francois Hollande ke Indonesia menambah pundi investasi. Presiden Joko Widodo menyampaikan, pertemuan mereka menghasilkan komitmen baru investasi pengusaha Perancis senilai US$2,6 miliar.

"Kali ini disertai 40 pengusaha dan saya menyambut baik komitmen baru sekitar US$2,6 miliar untuk meningkatkan kerja sama bidang energi, infrastruktur, dan ritel," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (29/3).

Secara terpisah, Presiden Hollande menyatakan, komitmen itu dibuat karena Perancis menyadari Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Sehingga, ia memutuskan untuk berpartisipasi meningkatkan infrastruktur Indonesia.

"Kami memutuskan mengembangkan alat-alat transportasi termasuk pesawat Airbus. Kami akan tingkatkan bidang tersebut yang ada dampaknya pada turisme di bidang infrastruktur pelabuhan dan juga di kota-kota kepulauan di Indonesia," tutur Hollande.

Selain komitmen baru, lima nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ditandatangani perwakilan kedua negara seperti kesepakatan kerja sama penguatan pertahanan, pembangunan perkotaan berkelanjutan, riset ilmiah, teknologi, dan informasi, pengaturan kemitraan Perancis-Indonesia Nusantara, dan saling pengertian di bidang pariwisata.

Jokowi mengatakan, mereka juga akan bekerja sama menangani isu internasional seperti kemerdekaan Palestina dan pasukan perdamaian dunia. Sehingga, Indonesia dan Perancis akan bekerja sama meningkatan kapasitas bahasa Perancis bagi pasukan Indonesia. 

Di bidang perdamaian, mereka bersepakat melawan ekstremisme dan terorisme. Kedua negara ini mendukung dan akan menggiatkan penyebaran nilai-nilai toleransi dan penghilangan xenophobia (ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain, atau yang dianggap asing).

Perhatian terhadap Industri Sawit

Di kunjungan pertama Negeri Mode dalam 30 tahun terakhir, Presiden Perancis Francois Hollande mengatakan akan mendukung Jokowi memerangi diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

"Kami memang sadar peraturan-peraturan lingkungan hidup. Perancis mendukung proses sertifikasi minyak sawit seperti sudah dilakukan untuk kayu tropis," ucap Hollande.

Perhatian ini disambut baik Jokowi. Sehingga, ia mengajukan usulan kerja sama terkait hal ini agar produk kelapa sawit Indonesia dapat melalui proses lisensi Forest Law Enforcement Governance dan Trade terhadap produk kayu.

"Saya juga telah menjelaskan, isu sustainability [keberlanjutan] kelapa sawit merupakan prioritas bagi Indonesia," ucap Jokowi.*** (cnn)