DUMAI (MR) - Sejumlah kontraktor di Kota Dumai mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan dan penjelasan dari pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai, khususnya dari Kepala Bidang Perbendaharaan yang diketahui bernama Tuti. 

Pejabat terkait disebut jarang berada di kantor sehingga menyulitkan kontraktor meminta kejelasan mengenai tagihan pekerjaan yang hingga kini masih mengalami tunda bayar dari APBD.

Seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Kabid Perbendaharaan sangat sulit dilakukan, baik melalui kantor maupun kontak pribadi.

“Untuk minta penjelasan saja dan minta kepastian dari pejabat BPKAD, terutama Kabid Perbendaharaan, susahnya setengah mati,” ujarnya, Selasa (25/11).

Ia menambahkan, pejabat publik semestinya tidak menghindar dari pertanyaan para kontraktor yang ingin mengetahui kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.

“Beliau kan pejabat publik yang tugasnya memberikan pelayanan. Apa pun kondisinya, masyarakat butuh keterangan. Dan tidak semua dari kami punya nomor kontaknya,” ungkapnya dengan nada kesal.

Para kontraktor berharap BPKAD Kota Dumai dapat lebih responsif dan terbuka memberikan informasi terkait kondisi keuangan daerah serta kejelasan pembayaran proyek. Situasi tunda bayar yang hampir terjadi pada seluruh pekerjaan APBD dinilai menambah beban dan ketidakpastian bagi para pelaksana proyek. (uj)