JAKARTA (MR) - Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera menggelar rapat lanjutan untuk mematangkan langkah percepatan penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Dalam rapat tersebut, disepakati tiga kesimpulan utama yang menjadi fokus kerja Satgas ke depan.

Kesimpulan pertama menekankan pentingnya memastikan roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak kembali berjalan normal sebelum bulan Ramadan. Satgas Pemerintah bersama Satgas DPR menargetkan, sebelum memasuki masa puasa, seluruh pemerintahan daerah terdampak sudah dapat beroperasi secara optimal.

Selain itu, seluruh wilayah terdampak diharapkan telah tersentuh program pemulihan secara bertahap dan maksimal. Upaya penanggulangan bencana juga diusahakan dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Target utama kami adalah memastikan pelayanan publik dan pemerintahan daerah kembali normal sebelum Ramadan, agar masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih baik dan aman,” demikian salah satu poin yang mengemuka dalam rapat tersebut.

Kesimpulan kedua mengatur secara tegas pembagian peran antara pemerintah dan DPR. Eksekusi penuh penanganan pemulihan berada di tangan Satgas Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu, Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR berperan mengawal pelaksanaan program melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, regulasi, serta koordinasi.

Dengan skema ini, DPR tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis di lapangan, namun memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan mendapat dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai.

Kesimpulan ketiga menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga diminta bergerak serentak untuk mempercepat penguatan serta perbaikan di daerah terdampak. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dilakukan dalam skala nasional dan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera akan melakukan berbagai percepatan yang dianggap perlu, baik dalam pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, maupun pemulihan layanan publik.

Melalui langkah terkoordinasi ini, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak. (*)