JAKARTA (MR) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pejabat tinggi yang memahami agama memimpin masjid-masjid di kantor pemerintahan.

Hal itu disampaikan Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) menanggapi temuan 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme.

Ia mengatakan, saat ini kebanyakan masjid-masjid di kantor pemerintahan dikelola oleh pegawai tingkat bawah.

Kalla meyakini, paham radikal tak akan masuk bila masjid dikelola oleh pejabat tinggi yang kompeten ilmu keagamaannya.

"Jadi kami minta pengurus masjid itu diketuai oleh pejabat lebih tinggi yang memahami keagamaan dan juga menguasainya. Sehingga bisa tersaring sistemnya itu," kata Kalla usai menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional I DMI di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Ia mengatakan, DMI akan mengundang perwakilan yang masjidnya dilaporkan terpapar radikalisme untuk dimintai penjelasan.

"Ini segera ini akan kami panggil dan undang mereka. Itu kami akan undang masjid-masjid pemerintah untuk mengevaluasi, memperbaiki," kata Kalla lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme didapat dari hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

Temuan tersebut diungkapkan Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi terkait peran ormas Islam dalam NKRI, di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wawan mengatakan, hasil survei tersebut kemudian didalami lebih lanjut oleh BIN.

"Survei dilakukan oleh P3M NU, yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata Wawan, saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Kategori radikalisme tersebut, lanjut dia, dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.

Ia mengatakan, terdapat sekitar 50 penceramah dengan konten menjurus radikalisme.

"Jadi, konten ceramahnya yang kami utamakan, karena itu kan setahun sudah ada daftar penceramahnya. Kalau masjidnya sih enggak ada yang radikal, tapi penceramahnya," terang dia.

Wawan mengatakan, keberadaan masjid di lingkungan pemerintah seharusnya steril dari hal-hal yang berbau radikal.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya BIN menjaga persatuan di Indonesia.

Ke depannya, BIN berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemberdayaan agar tercipta ceramah yang lebih sejuk.***

 

_{Sumber: kompas.com}