MONITORRIAU.COM – Kementerian Perdagangan berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk itu, Kemendag bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait untuk memastikan harga dan pasokan terjaga dengan baik.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) “Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019” di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu 28 November 2018.

“Hasil pantauan kami menunjukkan harga-harga bapok di Provinsi Jawa Barat terkendali dan pasokannya cukup untuk menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Pemerintah akan terus memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan dalam menghadapi HBKN,” ungkap Wisnu.

Terdapat empat langkah strategis yang telah disiapkan Kemendag dalam menyambut HBKN. Pertama, melalui Penguatan Penerbitan Permendag terkait, yaitu pendaftaran pelaku usaha bapok (Permendag 20/2017), Harga Eceran Tertinggi (HET) beras (Permendag 57/2017), dan harga acuan di konsumen (Permendag 96/2018).

"Kami akan terus memperkuat regulasi perdagangan. Kami juga memastikan seluruh Permendag ini diimplementasikan dengan baik dan benar oleh para pelaku usaha," tegas Wisnu.

Kedua, melalui penatalaksanaan dengan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha; memfasilitasi BUMN dan pelaku usaha; serta menugaskan Bulog.

Ketiga, melalui pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan Eselon I Kemendag bersama dengan Satgas Pangan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, termasuk menjamin pendistribusian bapok.

Keempat, melalui upaya penetrasi pasar yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bulog Divre setempat, dan pelaku usaha distribusi barang di daerah pantauan untuk memastikan pasokan ke pasar tersedia dalam jumlah cukup hingga menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam rangka pemantauan harga bapok di pasar, Wisnu berserta rombongan juga melakukan peninjauan ke Pasar Kosambi dan Pasar Ancol di Kota Bandung. Dari hasil pemantauan di kedua pasar tersebut, diketahui harga dan pasokan stabil dan terkendali.

Berdasarkan hasil pemantauan per 28 November 2018, beras medium Rp9.000-Rp11.000/kg, gula pasir Rp12.000-Rp12.500/kg, minyak goreng curah, telur ayam ras Rp23.000-Rp24.000/kg, cabe merah keriting Rp40.000/kg, cabe merah besar/TW Rp55.000/kg, cabe rawit merah Rp25.000/kg, bawang merah Rp30.000/kg, serta bawang putih Rp25.000-Rp30.000/kg.

“Pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan di daerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok. Hal ini untuk menjamin masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan khidmat dan tenang,” ungkap Wisnu.

Saat Rakor, Kepala Bulog Divre Jawa Barat, Ahmad Mamun juga menyatakan bahwa ketersediaan dan pasokan bahan pokok di Jawa Barat terjamin dan aman menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Rakor di Bandung merupakan bagian dari rangkaian rakor dalam menghadapi HBKN. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memimpin rakor serupa di Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu 11 November 2018.

Imbauan kepada Pemerintah Daerah

Pada rakorda, pemerintah daerah diminta agar memantau dan melaporkan perkembangan harga harian di pasar pantauan guna menghadapi potensi kenaikan permintaan bapok. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melaporkan perkembangan kelancaran distribusi dan jumlah pasokan bapok. Untuk itu, Wisnu juga meminta Pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antarinstansi di wilayah kerjanya. Hal ini untuk memastikan ketersediaan bapok melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi pemukiman masyarakat berpendapatan rendah, serta untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi pasokan yang didukung dengan kesiapan moda angkutan barang.

Wisnu juga mengimbau pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi. “Untuk itu, Pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan pengawasan secara terpadu bila diperlukan bekerja sama dengan aparat keamanan,” ujarnya.*** (okezone)