JAKARTA (MR) -  Setelah dipastikan tak lagi menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai kini memiliki 'jabatan' baru. Dia baru saja membentuk 'kelompok' Tim Nasional Penagih Janji Jokowi. Tentu saja, pria asal Papua ini yang menjadi ketuanya.

 

Menurut Natalius, wadah ini digunakan untuk menagih janji sang presiden yang dirasa belum memenuhi kehendak rakyat. Apalagi, pikir dia, Jokowi banyak mengingkari janjinya saat Pemilu 2014 lalu.

 

"Jika tidak mampu jangan nyalon lagi, jangan korbankan rakyat. Negeri ini dibangun di atas darah dan nyawa yang tiada tara nilainya," kata Natalius dalam keterangan persnya kepada Kricom.id di Jakarta, Minggu (15/10/2017).

 

Jika melihat kondisi seperti ini, lanjut dia, sebaiknya demi NKRI Jokowi mengurungkan niatnya untuk kembali maju dalam Pilpres 2019.

 

"Jika Jokowi nekat mencalonkan lagi, saya pernah mimpi orang-orang yang terzalimi dan rakyat di Timur (Papua, Ambon, Nusa Tenggara) yang merasa dibohongi akan bergolak. Bahkan mengancam integritas sosial dan integritas nasional," ungkap pria yang digadang-gadang maju sebagai Gubernur Papua ini.

 

Natalius pun memamaprkan 66 janji Jokowi yang menurutnya sudah dilupakan, yakni akan berbicara terkait kasus BLBI, membangun 50 ribu Puskesmas, mematasi bank asing, membenahi Kawasan Masjid Agung Banten, memberi berapa pun anggaran pendidikan.

 

Selanjutnya, besarkan Pertamina dan kalahkan Petronas dalam 5 tahun. membuka 3 juta lahan pertanian, mencetak 10 juta lapangan kerja, hanya satu dua jam saja di kantor, selebihnya bertemu rakyat, dana Rp 1,4 miliar per desa setiap tahun, menghapus ujian nasional, internet cepat.

 

Selain itu, memilih Mendikbud dari PGRI, kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta Kepala Keluarga dan perbaikan irigasi di 3 juta hektar sawah, membangun 100 Sentra Perikanan yang dilengkapi lemari berpendingin, membangun banyak bendungan dan irigasi.

 

Membangun E-government, E-budgeting, E-procurement, E-catalog, E-audit Kurang dalam dua pekan, membangun industri maritim, membangun Tol Laut dari Aceh hingga Papua, membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa.

 

Lanjut Natalius, membeli kembali Indosat membenahi Jakarta (macet, banjir, dll), membentuk Bank Khusus Nelayan, memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia, membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan, memperhatikan permasalahan outsourcing, memperkuat KPK (meningkatkan anggarannya 10x lipat, menambah jumlah penyidik, regulasi).

 

Mempermudah nelayan mendapatkan Solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus, menaikkan gaji guru, menangani kabut asap di Riau, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur, mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina, mengalihkan Penggunaan BBM ke Gas dalam waktu 3 Tahun.

 

Lalu, mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah menggunakan Pesawat Tanpa Awak untuk mengover wilayah lndonesia, menghentikan impor daging, mengurangi Impor Pestisida dan Bibit Pertanian, mengusut kasus penculikan aktivis pada 1998, meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan, meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%.

 

Kemudian, meningkatkan industri kreatif sebagai salah satu kunci kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan tenaga pengajar yang punya kemampuan merata diseluruh Nusantara, meningkatkan Pembangunan Infrastruktur seperti, Pelabuhan, Bandara, di wilayah Indonesia Bagian Timur, meningkatkan Pemberian Beasiswa.

 

Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri, menjadikan perangkat desa jadi PNS secara bertahap, menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin, menyederhanakan regulasi perikanan, menyejahterakan kehidupan petani, menyelesaikan masalah korban lumpur Lapindo.

 

Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional, mudah ditemui oleh warga Papua, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan, perbaikan 5.000 pasar tradisional dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan, pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, sekolah gratis.

 

Terakhir, swasembada pangan, tak berada di bawah bayang Megawati, tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional, terbitkan Perpres Pemberantasan Korupsi, memilih 2 Orang Putra Papua menjadi Menteri, tidak bagi-bagi kursi menteri ke partai pendukungnya, menurunkan tarif dasar listrik, mengangkat Panglima TNI secara bergiliran dan membangun sejumlah 19 kawasan Industri.

 

"Informasi ini saya dapatkan dari berbagai sumber. Tolong informasikan kepada Jokowi, rakyat masih ingat dan sedang menantikan janji-jajinya," tegas Natalius.(*)

 

 

Sumber: Kricom.id

Editor    : CS Piliang