DUMAI (MR) - Sekumpulan pemuda dan mahasiswa yang terdiri dari HMI, PMII, KAMMI menggelar “ MIMBAR BEBAS”, di Jalan HR. Subrantas Sabtu malam, 10 Maret 2018. Dilokasi juga terlihat pihak keamanan yang berjaga untuk mengawasi jalannya kegiatan ini.

Dalam kesempatan yang sama hadir beberapa sosok yang dituakan dalam pengalaman dan pengetahuan bagi pemuda dan mahasiswa seperti Dato’ Darwis Muhammad Saleh dan Agus S. Alam, serta  disaksikan masyarakat yang melintas di jalan HR. Subrantas.

Agus S.  Alam dalam orasinya mengkritisi berbagai kebijakan mulai dari daerah, provinsi, hingga pusat terkait Status hukum Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau hingga saat ini tak jelas keberadaannya, ada 1,8 Juta Hektar lahan ilegal , belum lagi harga BBM di Bumi Riau ini lebih ditinggi dibandingkan daerah lain, dengan kegiatan seperti ini saya sangat mendukung adik-adik, artinya di kota Dumai ini masih ada mahasiswa yang berani untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, ungkap Agus yang selalu ketus dalam angkat bicaranya.

Sementara Dato’ Darwis muhammad Saleh, saat ini ada 2 elemen penting  yang  lenyap  di kota Dumai, pertama kaburnya Dewan Kesenian Dumai, sehingga beberapa perhelatan Besar di Kota Dumai yang  lalu, seninya tak jelas. Kedua, membiaknya lembaga adat khususnya lembaga adat melayu. Kedua elemen ini mohon diperhatikan karena elemen ini yang kita khawatirkan bernepotisme dengan kebijakan salah yang di lakukan eksikutif, seharusnya lembaga tersebut memberi saran kepada eksikutif yang melakukan hajad budaya, terkait konservasi  bandar Bakau dari pemerintah tidak sedikitpun diperhatikan padahal baik pusat mengakuinya hingga provinsi menyatakan bahwa kelompok Pencinta Alam Bahari dengan “ Setia Bumi Lestari “.ungkap Dato’ Darwis mengebu-gebu.

Disisi lain Ilham Ma’arif sekretaris umum HMI kota Dumai, dalam orasi di mimbar bebas mengatakan, selama 2 tahun ini, 20 Program unggulan pemerintah Zul As – Eko saat ini masih terpampang hanya sekedar pajangan, ketika ditanya dari 20 dari program tersebut, prestasi apa yang sudah dikerjakan dan dilaksanakan ?,begitu juga terkait Perda Tenaga kerja, bagaimana implementasinya dilapangan sesuai dengan Perda itu ? nah, ini menjadi tugas bersama bagi kitauntuk mengawal pemerintah, ketika kita mengkritik bukan bearti kita membenci,ketika kita mendukung bukan bearti kita membela.Terkait pertarungan elit politik di pusat, terkait UU MD3 jika presiden tidak menandangi , secara otomatis undang –undang ini akan tetap berjalan, dan kita melihat mulainya rezim orde baru yang bersifat otoriter, maka cuma ada satu kata “ LAWAN “, kita harus siap melawan rezim yang tidak berpihak ke rakyat, ucap Ilham Ma’arif disambut sorakan oleh mahasiswa yang hadir dilokasi. (*)

Penulis : Toy Koeswoyo
Foto     : Toy Jepreter