Dunia

Di Sidang IPU, DPR Ikut Melobi Usaha Masuk DK PBB

MONITORRIAU.COM – Setelah Presiden Joko Widodo mengkampanyekan agar Indonesia masuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kini giliran DPR melakukan hal serupa.

Ketua DPR Bambang Soesatyo memimpin langsung delegasi Indonesia pada Sidang Uni Inter-Parlemen ke-138 atau The Inter-Parliamentary Union (IPU) 138th Assembly di Jenewa, Swiss yang berlangsung mulai Sabtu 24 Maret 2018 itu.

Ada 12 anggota delegasi dan tiga advisor dari Indonesia pada pertemuan yang melibatkan 146 negara itu.

Pertemuan bilateral juga dilakukan seperti dengan perwakilan Argentina, Turki, Vietnam, Sudan serta delegasi Asean+3 pada hari pertama Sidang IPU ke-138.

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat dorongan agar anggota IPU bisa mendukung Indonesia yang tengah mencalonkan diri untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB)  2019-2020.

"Kita berharap agar negara-negara anggota IPU memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di DK PBB," kata Bambang saat mengirimkan rilis melalui pesan elektronik Jenewa, Minggu 25 Maret 2018.

Turut mendampingi antara lain Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Anggota delegasi lainnya adalah Nurhayati Assegaf, Bara Hasibuan, Budisatrio Djiwandono Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunanjar Sudarsa dan Johnny G Plate.

Sidang IPU ke-138 dihadiri langsung oleh 69 Ketua Parlemen. Total peserta adalah 1.539 anggota delegasi.

Legislator dari Partai Golkar itu mengharapkan Indonesia bisa menjadi anggota tidak tetap DK PBB sehingga mampu memaksimalkan peran dan kontribusinya dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. “Termasuk di ASEAN,” sebutnya.

Untuk menyukseskan dukungan itu, ia juga melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Argentina Federico Pinedo untuk menekankan komitmen Indonesia untuk mendorong negeri di Amerika Latin itu mengakses Treaty Amity and Cooperation (TAC) ASEAN.

Sedangkan saat bertemu Parlemen Myanmar, delegasi Indonesia membahas penanggulangan terorisme, kejahatan kemanusiaan dan pengungsi Rohingya di Bangladesh.

“Parlemen Indonesia terus mendesak pemerintah Myanmar untuk menciptakan stabilitas dan menghentikan kekerasan di Rakhine,” kata dia.

Bamsoet, sapaan akrabnya, saat pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Vietnam Nguyen Thi Kim Nga, menyampaikan harapannya agar salah satu anggota ASEAN itu juga bekerja sama dengan Indonesia dalam pemberantasan illegal fishing.

"Kita juga bicara meningkatkan target nilai perdagangan Indonesia-Vietnam dari US$5 miliar pada tahun 2015 menjadi US$10 miliar pada tahun 2018 melalui kerja sama di bidang otomotif," kata mantan ketua Komisi III DPR itu.

Sementara saat pertemuan dengan Ketua Parlemen Turki Ismail Kahraman, Bamsoet mengharapkan Turki dan Indonesia terus bekerja sama dalam mengatasi krisis Rohingya khususnya di forum Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Ia mengatakan, Kahraman  menyambut baik ajakan Indonesia dan berharap dua negara saling bersinergi dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina dan Rohingya.*** (viva)




[Ikuti Monitorriau.com Melalui Sosial Media]






Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0853-6543-3434/0812-6686-981
atau email ke alamat : redaksimonitorriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Monitorriau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan